Jakarta, Gatra.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi saat ini belum tepat dan belum siap. Fahmy menyebut, penerapan aplikasi MyPertamina bisa memunculkan sejumlah persoalan mulai dari salah sasaran penerima subsidi BBM hingga rasa ketidakadilan di masyarakat.
"Seharusnya subsidi berdasarkan target maka yang dilihat adalah kriteria ekonomi orang yang menjadi penerima subsidi mulai dari penghasilannya atau kondisi lainnya sehingga tepat sasaran, bukan dari data jenis kendaraannya. Bisa jadi kendaraan yang masuk kriteria penerima subsidi kemudian dijual kepada orang kaya yang mampu lalu mereka menikmati yang bukan bagiannya," ujar Fahmy dalam webinar "Untung Rugi Subsidi BBM" pada Sabtu (6/8).
Terkait data penerima subsidi BBM, kata Fahmy, Pertamina bisa memanfaatkan data penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, menurutnya, penyaluran subsidi BBM bisa tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi bawah.
Selain itu, aplikasi MyPertamina disinyalir memiliki kelemahan. Misalnya, mengambangnya kriteria penerima subsidi BBM yang ditetapkan, keterbatasan infrastruktur internet di pelosok, dan minimnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap penggunaan aplikasi.
Fahmy menyebut, kebijakan penggunaan MyPertamina tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan penyaluran subsidi BBM, perlu ada kebijakan yang komprehensif yang dilakukan simultan. Penyesuaian harga BBM non subsidi dan penghapusan BBM jenis premium, lanjut Fahmy, bisa menjadi cara lain untuk mengurangi subsidi BBM.
"Penghapusan premium saat ini menjadi momen yang tepat sehingga dapat mengurangi subsidinya," imbuhnya.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menekankan, pendataan kendaraan pada aplikasi MyPertamina dapat memperkecil kebocoran subsidi BBM. Ia menegaskan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk digitalisasi penyaluran subsidi, termasuk BBM menggunakan MyPertamina.
"Pemerintah akan lebih kencang lagi penggunaan aplikasi untuk mendapat subsidi energi. Nanti kendaraan yang masuk kriteria akan mendapat barcode di mobilnya, kalau ada barcode berarti bisa beli pertalite atau solar subsidi. Enggak apa ribet, tapi ini kan untuk kebaikan ke depannya dan menyelamatkan APBN kita juga," pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah telah menetapkan kendaraan yang diperbolehkan mengkonsumsi pertalite dan solar subsidi adalah mobil dengan mesin di bawah 1.500 cc, dan motor di bawah 250 cc.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) serta petunjuk teknis pembelian pertalite akan segera rampung pada Agustus ini. Nantinya, revisi Perpres tersebut akan membatasi pembelian BBM bersubsidi di masyarakat.
