Jakarta, Gatra.com - Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari menilai upaya pemerintah mengejar transisi energi fosil ke energi bersih masih setengah hati.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan bauran energi bersih dari energi baru dan terbarukan (EBT) di tahun 2025 sebesar 23 persen. Sementara Undang-Undang EBT/RUU EBT itu sendiri hingga kini belum ada kejelasan kapan rampung, dan masih digodok di DPR.
Adila mengatakan, sikap pemerintah memacu pertumbuhan pembangkit listrik EBT cenderung tidak sejalan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen secara mandiri pada tahun 2030. Pasalnya, data International Energy Agency (IEA) tahun 2021 justru menunjukkan pertumbuhan pembangkit listrik tenaga fosil batu bara di Indonesia mencapai lebih dari 175.000 gigawatt (GW), alih-alih mengurangi.
"Dibandingkan dengan negara G20 lainnya, selama 2015-202, pertumbuhan PLTU batu bara di Indonesia justru mengalami persentase paling banyak hingga 44 persen. Negara G20 lainnya, bahkan menurun persentase pertumbuhan PLTU batu baranya," ungkap Adila dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (18/8).
PLN memprediksi hingga tahun 2030 bauran listrik Indonesia masih didominasi oleh PLTU batu bara, menyumbang hingga 59,4 persen. Di samping itu, pemerintah juga berencana menambah PLTU batu bara hingga 13,8 GW. Besaran energi listrik itu, kata Adila, setara pembangunan 39 PLTU baru dalam satu dekade ke depan.
"Seperti pemerintah kita masih setengah-setengah mau transisi energinya karena masih mambangun PLTU batu bara yang baru," tuturnya.
Adapun Adila menyebut saat ini bauran EBT di Indonesia baru mencapai 12,6 persen. Artinya masih harus mengejar 10,6 GW lagi untuk mencapai 23 persen di tahun 2025.
Di sisi lain, Adila mengungkapkan bahwa tren peningkatan EBT di Indonesia dari 2015 - 2020 hanya bertambah 2 GW dari 8,5 GW menjadi 10,5 GW.
"Memang penambahannya ini harus lebih cepat, harus 6 kali lebih cepat agar bisa mengejar target di 2025," tandasnya.
Sebelumnya, PLN menargetkan pengembangan proyek EBT mampu membawa RI mencapai netral karbon pada 2060. Padahal IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement) menargetkan nol emisi pada 2050. Artinya, target Indonesia untuk nol karbon lebih lambat satu dekade.
Ketua Komisi Energi DPR, Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian ESDM pada Juni lalu mengatakan RUU EBT akan disahkan pemerintah sebelum puncak acara KTT G20 di Bali, November 2022 mendatang.
"InsyaAllah sebelum agenda G20 pada November nanti, kita sudah punya UU EBT," kata Sugeng, pada (7/6/22) lalu.
