Jakarta, Gatra.com– Pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi untuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin sebesar Rp24,1 Triliun. Tambahan bansos ini diberikan karena pemerintah melihat harga-harga kebutuhan naik. Oleh karena itu pemerintah ingin mengambil peran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Menanggapi hal itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, selain bansos untuk orang miskin, kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR dinaikkan dua kali lipat, diberikan bantuan permodalan. “Misalnya BBM mau naik September, maka bansos idealnya sudah cair semua,”ujarnya di Jakarta, Kamis (1/9).
Sebagai informasi, harga Pertalite per hari ini, Kamis 1 September 2022 sebesar Rp7.650 per liter dan Solar sebesar Rp5.150 per liter. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkalkulasi, harga keekonomian Pertalite bisa mencapai Rp14.450 per liter dan Solar Subsidi mencapai Rp 13.950 per liter.
Nah jika mengacu harga bbm 1 September, maka selisih yang harus ditanggung pemerintah pun cukup besar. Untuk pertalite, yang harus ditambal APBN masing-masing adalah Rp6.800 per liter dan subsidi solar adalah Rp8.800 per liter.
Jika BBM naik, maka hal ini dikhawatirkan akan mengerek inflasi. Pengamat ekonomi Defiyan Cori menyebut, bansos bisa dijadikan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. “Menurut saya, pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan,”ujarnya.
Dia juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pendampingan. Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional.
"Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa 6%,” papar dia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," katanya.
Hal senada juga disampaikan Kepala BIN Budi Gunawan, pemerintah tetap fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara," jelasnya.
Menurut dia, Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif. Selain itu, kebijakan mengurangi subsidi bagi masyarakat kaya dapat dimengerti masyarakat sehingga situasi keamanan dapat terkendali.
“Riak-riak kecil adalah wajar dan merupakan bentuk demokrasi,” ujarnya. Aparat keamanan juga siap menertibkan gangguan keamanan yang merusak proses demokrasi.
“Pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga kedepan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan”, kata Budi Gunawan.
