Jakarta, Gatra.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya tengah berfokus pada penyelesaian permasalahan pertanahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh.

Melalui pendekatan Reforma Agraria, jelas Hadi, Kementerian ATR/BPN mendorong resolusi penyelesaian masalah pertanahan demi meningkatkan perekonomian hingga mencapai kemakmuran masyarakat Aceh.

“Aceh itu harus segera bangkit. Karena Provinsi Aceh memiliki potensi yang luar biasa. Saya yakin dengan semangat Plt. Gubernur Aceh ini siap untuk mendukung,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam keterangannya, Kamis (1/9).

Lebih lanjut, hadi mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN akan menargetkan redistribusi tanah bagi 3.000 jiwa eks kombatan, tahanan politik/narapidana politik (Tapol/Napol), dan masyarakat terdampak konflik di Aceh.

“Kita berikan program Reforma Agraria. Selain kita berikan redistribusi tanah, kita juga melakukan pendampingan. Ini supaya masyarakat Aceh bisa merasakan kegiatan perekonomian,” jelasnya.

Selain itu, Hadi mengutarakan bahwa pemerintah pusat melalui beberapa kementerian/lembaga (K/L) juga berfokus pada upaya pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh.

“Seperti kemarin Pj. Gubernur Aceh sudah menghadap Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terkait pengembangan ekonomi, semua concern di Aceh,” ujarnya.

Hadi megungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar sebanyak dua kali saat rapat bersama Presiden Joko Widodo. Upaya itu, ia sebut sebagai langkah mempercepat penyediaan lahan seluas 6.000 hektare yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

“Apabila ke depan ditemukan kendala atau hambatan, kami akan lapor. Tapi ketika saya bicara dengan beberapa tokoh terkait permasalahan regulasi ini, itu bisa diselesaikan. Tentunya supaya Aceh terus berkembang,” ujarnya.