Home Regional Khofifah Pastikan Stok Solar PSO untuk Nelayan di Lamongan Aman

Khofifah Pastikan Stok Solar PSO untuk Nelayan di Lamongan Aman

Lamongan, Gatra.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa stok solar kategori Public Service Obligation (PSO) untuk nelayan di daerah Brondong, Kabupaten Lamongan, termasuk aman dan distribusinya terbilang lancar. 

Hal itu diungkapkan saat mengunjungi Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong lama dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau TPI Brondong Baru pada Selasa (06/09).

Khofifah didampingi jajaran OPD terkait serta Eksekutif Pertamina Jawa Bali Nusra. Gubernur Khofifah secara langsung berdialog dengan nelayan, dan juga ikut memantau pendistribusian solar bersubsidi untuk nelayan. Tampak puluhan nelayan pun berbaris mengantri proses pengisian jerigen.

"Meski solar ini kategori PSO, tapi juga termasuk yang mengalami kenaikan harga. Dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Antrian seperti ini pun, kata petugas SPDN masih tergolong normal. Sejauh yang kita pantau tadi, stok solar PSO nelayan aman," katanya.


Gubernur mengatakan, sebanyak 456 kiloliter atau setara dengan 456 ribu liter per bulan solar bersubsidi tersedia dan siap digunakan nelayan untuk melaut di SPDN Selain di TPI Brondong Lama. Selain itu, juga tersedia SPDN di PPDI Brondong Baru yang menyediakan 296 Kiloliter atau setara dengan 296 ribu liter per bulan.

Namun, pada distribusi kali ini, hanya sekitar 40 kiloliter atau setara dengan 40 ribu liter solar yang bisa didapat nelayan.

"Ada yang mengambil dalam jerigen ukuran 20 liter, ada yang 30 liter. Tapi harus dipastikan bahwa semua mengambil solar yang ada di SPDN dengan membawa surat rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi," ujarnya.

Khofifah menyebut bersama jajarannya dan Pertamina, ia ingin memastikan bahwa di titik-titik keperluan BBM Solar PSO terutama nelayan ketersediaan stoknya aman. Proses distribusinya pun lancar dan dipantau bersama pihak TNI/POLRI.

"Kami melakukan koordinasi secara intensif bersama Kapolda dan Pangdam serta Tim Pertamina. Kepolisian dan TNI dari lini paling bawah dipastikan bersama-sama akan menjaga proses distribusi BBM supaya lancar sampai tujuan," katanya.


Khofifah juga berkesempatan meninjau lokasi PPN Brondong. Pada Selasa (06/08), tercatat 25 kapal dengan total hasil tangkapan per kapal 9,5 ton ikan segar telah melakukan bongkar muat disini. Di tempat yang akrab di telinga masyarakat sebagai TPI ini, ia menyempatkan diri bercengkrama dengan beberapa pemborong ikan.

"Apa ada kenaikan harga ikan disini Bu?" tanya Khofifah pada salah satu diantara mereka. "Ada ikan tongkol yang naik Bu Gubernur. Dari harga semula Rp 10ribu menjadi Rp 12ribu per kilonya," jawab pemborong ikan itu.

Salah seorang nelayan yang ditemui usai bongkar muat hasil tangkapan, Mukatam (43) mengungkapkan bahwa solar yang digunakan sebagai bahan bakar sering kehabisan serta keterlambatan pengiriman. 

"Karena kalau kapal besar ini butuhnya banyak. Satu bulan butuh 33 drum solar," ujarnya

Dia menceritakan bahwa solar bersubsidi ini hanya mudah didapatkan di awal-awal bulan saja. Di akhir bulan, Mukatam dan kawan-kawan nelayan lainnya sering memenuhi kebutuhan solar di SPBU terdekat. 

"Kalau akhir bulan habis kami biasanya ke SPBU. Tentu harganya lebih mahal. Kami berharap stok solar akan terus ada dan distribusinya tidah terhambat lagi," ujar Mukatam.

Merespon hal ini Khofifah langsung mengkordinasikan dengan Eksekutif GM Pertamina Jabalinus dan ketua kelompok nelayan untuk memeriksa kebutuhan yang riil saat ini, agar tidak terjadi kelangkaan di akhir bulan. Karena Pertamina menyuplai sesuai data pengajuan kelompok nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendy mengatakan bahwa merespon kenaikan harga solar PSO bagi nelayan, dia bersama jajaran tengah menyiapkan skema bantalan sosial yang mampu menekan dampak di masyarakat utamanya nelayan.

"Kita akan memberikan bantuan-bantuan sosial yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Rencananya kita akan berikan asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan atau bansos yang lainnya. Penyiapan skema ini sedang kami siapkan secara terukur agar nantinya pada proses distribusi bansos tepat sasaran," ujarnya.