Kebumen, Gatra.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu hal yang wajar. Alasannya karena memang beban APBN untuk membiayai subsidi BBM sudah terlalu besar seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

Meski begitu, Ridwan meminta agar pola kenaikan BBM untuk ke depannya tidak boleh seperti ini, pemerintah harus memiliki sistem manajerial yang jelas dan terukur. Agar jika ada kebijakan kenaikan BBM tidak ada gelombang protes atau unjuk rasa di masyarakat yang berujung kegaduhan dan anarkisme.

"Saya kira BBM ini naik memang wajar ya karena beban APBN sudah terlalu berat untuk menyubsidi, hanya ke depan ini pola dan sistemnya harus diubah agar ketika ada kenaikan BBM lagi, tidak ada gelombang protes dari masyarakat. Artinya masyarakat bisa memahami, kalau sekarang kan sudah terlambat, demo dimana-mana," ujar Ridwan dalam keteranganya, Rabu (7/9).

Menurut Ridwan, seperti yang sudah pernah ia sampaikam sebelumnya, bahwa ke depan subsidi yang diberikan pemerintah tidak boleh lagi ke produknya, melainkan harus dengan sistem by name atau per orang. Subsidi BBM langsung ke produknya dianggap tidak tepat.

"Saya sudah pernah menyampaikan ke pemerintah, subsidi ini sistemnya harus diubah tidak boleh lagi ke produk. Tapi harus by name per orang, jadi ketika BBM itu naik, maka tidak akan berdampak pada rakyat miskin karena by name dia sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari subsidi BBM murah," terangnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan, ketika subsidi diberikan ke produk, maka semua masyarakat bisa menikmati, bukan hanya orang miskin, orang kaya juga bisa menikmati, itu sudah banyak terjadi di mana pengguna subsidi BBM justru banyak dinikmati orang kaya.

"Ini ke depan berlaku juga bukan hanya untuk subsidi BBM, tapi juga subsidi energi listrik, gas, kesehatan, pendidikan, dan juga subsidi pangan, semua harus by name tidak boleh lagi disubsidikan ke produk," terang politisi Partai Golkar ini.

Untuk bisa memahami dan mengimplementasikan sistem tersebut, maka dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan generasi atau teknologi society 5.0. Mereka adalah orang-orang yang mampu memahami dan menguasai teknologi generasi 5.0 untuk diterapkan ke masyarakat, tanpa itu maka susah.

"Lalu dengan cara apa? Caranya menurut saya ya Pak Jokowi harus berani melakukan reshuffle dan membentuk Kabinet Raksasa. Kabinet yang diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan menguasai teknologi 5.0, karena untuk menjadi negara maju seperti yang dicitakan Pak Jokowi memang harus bisa menguasai teknologi," terangnya.

Masyarakat 5.0 atau Society 5.0 adalah  masyarakat super pintar, sebuah konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh Jepang. Ini merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik.

Sedangkan para menteri saat ini kata Ridwan, hanya lebih menempatkan faktor politik sebagai kekuatan utamanya, bukan pada kapasistas sesuai bidangnya. Padahal Indonesia saat ini dan ke depan bakal menghadapi persoalan yang lebih rumit dan besar, jika tidak diantisipasi bisa menyebabkan krisis perkepanjangan.

"Ada lima krisis yang berdampak pada Indonesia pertama krisis kesehatan berupa Covid-19, kemudian ada lagi krisis Cacar Monyet, lalu krisis keuangan melemahnya ekonomi di berbagai negara, krisis perang Rusia dan Ukraina, dan terakhir adalah krisis berupa konflik Laut Cina Selatan," terang Ridwan.

Konflik Laut Cina Selatan dampaknya bakal dirasakan di Indonesia karena berdekatan langsung. Namun kata dia, semua krisis itu bisa dilewati kalau Presiden mau menempatkan orang yang punya kemampuan teknologi 5.0 sebagai menterinya, bukan hanya mengakomodir hasrat politik.

"Sekarang pertanyaannya apakah ada orang Indonesia yang punya kemampuan generasi 5.0? Jelas ada, banyak. Jokowi harus mencari orang-orang seperti ini untuk membantunya dalam menghadapi krisis multi dimensi," jelasnya.