Jakarta, Gatra.com – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, mengharapkan Anggota DPR RI, Effendi Simbolan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, segera bertemu untuk menyelesaikan masalah soal pernyataan legislator itu bahwa TNI seperti gerombolan.
Hasanuddin di Jakarta, Rabu (14/9), mengatakan, meski Effendi Simbolon telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan tersebut, namun pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini sangat penting.
Pasalnya, lanjut Hasanuddin, beberapa Komando Distrik Militer (Kodim) menyampaikan reaksi keras atas pernyataan anggota dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Tanggapan TNI atas Permintaan Maaf Effendi Simbolon
“Reaksi beberapa Kodim atas pernyataan Anggota DPR RI, Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR dengan panglima adalah reaksi di luar kelaziman,” ujarnya.
Menurutnya, saat TNI masih bernama ABRI pada Era Soeharto pun, tak pernah ada reaksi seperti ini yang dilakukan oleh komando teritorial, bahkan setingkat Kodim.
“Reaksi ini terlihat spontan, namun justru berbahaya. Sebab di luar tradisi TNI yang teguh pada garis Komando. Tidak dikenal istilah reaksi spontan dan kebebasan dalam menyampaikan respons,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, dalam hal TNI merasa berkeberatan terhadap pernyataan Effendi Simbolon, maka dalam garis komando semestinya menjadi kewenangan KSAD untuk menjawab dan atau meminta penjelasan. Tentunya, itu pu dengan prosedur tertentu.
“Kami berharap, terhadap peristiwa ini, Anggota DPR RI, Effendi Simbolan dan KSAD dapat segera bertemu Meluruskan reaksi ini dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” katanya.
Baca Juga: Diprotes Karena Sebut TNI 'Gerombolan', Effendi Simbolon Sampaikan Permintaan Maaf
Sebab, lanjut Hasanuddin, apa jadinya jika komando teritorial dapat menyampaikan reaksinya secara langsung dan berdiri sendiri-sendiri di luar garis komando.
DPR adalah wakil rakyat dan lembaga terhormat. Begitu pula TNI adalah bagian negara dan rakyat, sehingga sama-sama rakyat jangan ada pertentangan dan dipertentangkan.
“Tak ada prajurit yang bersalah, selain komando tertinggi melepaskan beban tanggung tanggungjawab,” ujarnya.
