Jakarta, Gatra.com – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jeffry Apoly Rahawarin, mengatakan, pihaknya meminta camat dan jajarannya ikut mengawasi penyaluran bantuan lansung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia mengungkapkan, peran camat sebagai garda terdepan diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada publik atau masyarakat untuk tetap tenang dalam pengendalian inflasi.

“Saya meminta camat untuk membantu mengawal penyaluran Bansos/BLT agar tepat sasaran dan mengawasi data dari tingkat musyawarah desa hingga ke kecamatan,” kata Jeffry dalam keterangan pers, Minggu (18/9).

Baca Juga: BNPP Bahas Pengembangan Kawasan Pendukung Tiga PLBN

Ia menyampaikan, peran camat sebagai garda terdepan diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada publik atau masyarakat untuk tetap tenang dalam pengendalian inflasi.

Menurutnya, agar para camat dan jajarannya bisa melakukan dan menyampaikan itu secara baik, khususnya mereka yang berada di daerah perbatasan, pihaknya menggelar “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2022” di Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada pekan ini.

Menurutnya, itu juga merupakan upaya pihaknya meningkatkan peran camat dan jajarannya dalam mendukung agenda kebijakan nasional di kawasan perbatasan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan tersebut, lanjut Jeffry, memiliki makna strategis sebagai forum bagi camat dan aparatur di perbatasan untuk berbagi pengalaman dan informasi serta untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi camat di kawasan perbatasan.

“Diharapkan agar forum ini masih berlanjut pelaksanaannya minimal satu kali dalam setahun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Jeffry juga menitipkan pesan kepada camat dan jajarannya, agar dalam penyiapan proposal pembangunan infrasruktur, tidak hanya melihat pada aspek kesejahteraan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan di daerah.

“Kepada semua anggota camat, pada setiap kesempatan agar selalu memberikan penguatan kepada masyarakat di kawasan perbatasan tentang wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Selain itu, Jeffry juga mengatatakan bahwa camat di perbatasan dan kepala badan pengelolaan perbatasan daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan teman-teman yang bertugas di kawasan perbatasan, seperti PLBN, Pamtas, dan Pamputer dalam menjaga wilayah perbatasan.

“Ke depan BNPP akan memaksimalkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini kepada semua anggota camat perbatasan dan kepala badan pengelolaan perbatasan daerah,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Jeffr, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan Diklat Intelijen pada bulan Maret 2022 di Bandung dalam rangka mencegah dan mengantisipasi pelanggaran di kawasan perbatasan.

Baca Juga: Dampak Covid-19 dan Rusia-Ukraina pada Pembangunan Perbatasan Negara jadi Bahasan Rakordal BNPP

Kegiataan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2022 dihadiri oleh kepala badan/biro yang membidangi pengelolaan perbatasan di provinsi, kepala badan/bagian yang membidangi pengelolaan perbatasan di kabupaten/kota, camat di kawasan perbatasan negara, serta pejabat dan staf di lingkungan BNPP.

Topik pada sesi pertama mengupas Pertahanan dan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara (KPN), sedangkan pada sesi kedua memaparkan Kesiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Penguatan Kelembagaan serta Pembumian Nilai Pancasila di KPN yang diberikan dari beberapa narasumber.

“Sedangkan topik pada sesi akhir membahas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Strategi Penanganan Stunting di KPN,” ujarnya