Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengonfirmasi tentang dugaan akan minimnya partisipasi publik mengenai proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2022-2027. Ia menekankan bahwa proses seleksi tersebut sejatinya telah melibatkan publik, bahkan sejak tahap pembukaan pendaftaran.

"Sejak pembukaan pendaftaran saja melibatkan publik, disampaikan melalui media resmi oleh Sekretariat DPR RI tentang pembukaan pendaftaran," jelas Kamrussamad, ketika ditemui awak media, pada Senin (19/9).

Baca Juga: Maju Capres, Anies Dijegal Genderuwo, Kata Benny K Harman

Kamrussamad pun mengatakan bahwa bahkan proses pemilihan anggota BPK, melalui fit and proper test hari ini, Senin (19/9), juga dapat disaksikan secara terbuka di Komisi XI DPR RI.

"Nah, pemilihannya nanti akan dilakukan secara terbuka di DPR nanti," ujar Kamrussamad.

Ia pun menjelaskan bahwa hasil dari fit and proper test tersebut dapat ditentukan melalui kesepakatan pimpinan dan anggota Komisi XI, yang dapat dilakukan dengan metode musyawarah ataupun pemungutan suara (voting).

Lebih lanjut, Kamrussamad juga memaparkan bahwa partai politik bisa saja merekomendasikan anggota yang dinilai mumpuni. Namun, rekomendasi tersebut nantinya hanya menjadi salah satu masukan dan bahan yang pada akhirnya akan dinilai secara komprehensif, dengan melihat sejauh mana kompetensi dan penguasaan calon anggota, terkait tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota BPK kelak.

Baca Juga: Muhammadiyah Minta Ambang Batas Pencapresan Dihapus: Membelah Rakyat, Tak Adil ke Kandidat

"Bisa saja tokoh-tokoh merekomendasikan dalam tanggapan yang telah dibuka ke publik, tapi itu semua (hanya) salah satu masukan dan bahan. Pada akhirnya, kita akan melihat secara komprehensif, sejauh mana kompetensi dan penguasaan, ketika mereka nanti diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagai anggota pemeriksa keuangan negara," terang Kamrussamad dalam kesempatan tersebut.

Sebelumnya, proses seleksi anggota BPK mendatangkan pertanyaan dari peneliti Formappi Lucius Karus. Ia menilai, minimnya perhatian publik terhadap proses tersebut sebagai hal yang aneh, mengingat proses tersebut dilakukan di DPR RI, yang mana selalu menjadi buah bibir bagi publik.