Jakarta, Gatra.com- Polri mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Presidensi G20. Seperti, ancaman terkait serangan terorisme, siber, dan bencana alam.

"Satuan tugas (satgas) untuk menangani hal tersebut sudah kita bentuk dan siap untuk menanganinya," kata Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Agung Setya Imam Effendi, dalam keterangan tertulis, Selasa, (27/9).

Gangguan teror, siber dan bencana itu telah diidentifikasi Polri berpotensi terjadi saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Mulai dari sejak kedatangan delegasi sampai pada kegiatan berlangsung.

Baca juga: Kemenkes Siapkan Fasilitas Klinik dan ICU Menyambut Peserta G20 di Bali

"Pengamanan KTT G20 dilakukan dengan operasi terpusat yaitu mulai dari Mabes Polri sampai dengan kewilayahan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan di Jawa Timur," ujar jenderal bintang dua itu.

Agung mengatakan ada sebanyak 5.746 anggota dikerahkan mengamankan Presidensi G20. Polri juga menyiagakan personel cadangan sekitar 1.600 orang.

"Pengamanan di Bali kita prioritaskan dalam lima kawasan yaitu Seminyak, Sanur, Jimbaran, Nusa Dua Utara dan Nusa dua selatan," ungkap Agung.

Agung menyebut Polri juga menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat kegiatan. Seperti secdoor, X-Ray, kendaraan khusus (ransus), kapal, helikopter, dan kendaraan pengawalan berupa kendaraan listrik.

Baca juga: Kerajinan Tangan Asal Baki Terpilih Jadi Souvenir Resmi KTT G20 di Bali

"Sesuai arahan panitia bahwa KTT Presidensi G20 mendorong penyelenggaraan yang ramah lingkungan, sehingga semua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan listrik," ucap Agung.

Selain itu, Agung menyebut pihaknya juga sudah menyiapkan Posko di ITDC (command center). Guna memudahkan koordinasi dengan semua stakeholder terkait.

"Di dalam pengamanan Polri bersinergi dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta stakeholder lainnya yg berhubungan dengan pengamanan," kata Agung.

Presiden G20 digelar selama 10 hari mulai 7-17 November 2022. Pelaksanaan kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) itu dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.