Jakarta, Gatra.com - Hasil survey lembaga Pusat Data Bersatu (PDB) menguak permasalahan yang belum selesai di masa jabatan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meliputi masalah ekonomi, kemacetan, politik, serta banjir. Pengamat sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza memberikan tanggapannya atas hasil survey PDB.
"Ini memang waktu yang tepat untuk kita mulai berpikir bagaimana Jakarta pasca-Anies. Pemimpin DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir tidak mudah, karena dalam 2 tahun terakhir ada Covid-19 yang membuat perekonomian nasional menjadi tidak bergerak," ujarnya pada acara pembacaan hasil survey PDB di Jakarta, Kamis (29/9).
Baca juga: Veddriq Leonardo Memimpin Kualifikasi IFSC Climbing World Cup di Jakarta
Kondisi ini disebut tidak menguntungkan bagi daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,5%, situasi pasca-Covid19 masih dihantui krisis global. Selain itu, kondisi geopolitik internasional turut mempengaruhi perekonomian, sehingga pemimpin DKI Jakarta harus berhati-hati.
Baca juga: Astra dan WeLab Resmi Akuisisi Bank Jasa Jakarta Dijadikan Bank Digital di Indonesia
"Ini yang jadi kekhawatiran, ternyata PR-nya dari 2022 sampai 2024 harus dimanfaatkan betul oleh yang melanjutkan supaya pembangunan yang dilakukan bisa tuntas," paparnya.
Untuk mengatasi tingkat kemacetan, Handi menyebutkan bahwa kemacetan berkaitan dengan jam kerja. Menurutnya, saat ini sudah mulai ada perubahan jam kerja dari yang tadinya pukul 7.30 WIB menjadi pukul 8.00 WIB bisa mengurangi kepadatan.
Selain itu, masalah infrastruktur harus bisa diselesaikan. Handi mengatakan bahwa masi ada infrastruktur yang terkendala, terutama dalam pengendalian banjir yang masih mengalami penundaan.
Baca juga: Empat Tersangka Pengeroyokan di Jakarta Selatan Ditangkap, Korban Alami Luka di Kepala
Lebih lanjut, Handi merekomendasikan kepada pejabat gubernur pengganti Anies-Riza untuk menuntaskan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Selain itu, kondusivitas yang sudah dibangun perlu dilanjutkan, sehingga pemimpin yang baru harus mampu membangun kerja sama dengan seluruh pihak, terutama dengan Pemerintah Pusat untuk melanjutkan kondisivitas. Pejabat Gubernur tidak boleh partisan, karena bila iya maka akan mengganggu hajat politik menuju tahun politik 2024. Situasi ekonomi dan keamanan juga harus dijaga, sehingga calon pengganti Anies harus bisa melanjutkan apa yang sudah dicanangkan dalam memanfaatkan masa jabatan 2 tahun ke depan.
