Jakarta, Gatra.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengembangkan sistem pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang bersifat elektronik jelang Pemilu 2024.

“Kita akan membangun sistem pengaduan elektronik. Nanti ke depan akan jadi aplikasi. Sekarang masih ada di website kita. Itu kita develop dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi,” ujar Heddy dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, (29/9/2022).

Baca juga: Pacar Brigadir J Muncul ke Publik, Minta Tersangka Dihukum Seadil-adilnya

Heddy menuturkan alasan mengapa pihaknya bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam menggarap aplikasi ini. Untuk saat ini, katanya, DKPP belum punya anggaran untuk mengembangkannya sendiri.

“Makanya kita sekarang masih minta bantuan pemerintah, dalam hal ini Kominfo,” kata Heddy.

Baca juga: Kamaruddin Sindir Febri dan Rasamala Bisa Membimbing Ferdy Sambo dan Istrinya

Terkait anggaran, Heddy menyebut bahwa untuk tahun 2023 ini, pihaknya baru memiliki anggaran sebesar Rp23 miliar. DKPP sudah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,2 miliar. “Sudah disetujui di pleno [di DPR] kemarin. Tinggal nunggu direalisasi,” ujarnya.

Baca juga: Kementan Perkenalkan Praktik Pertanian Berkelanjutan ke Delegasi AMM G20

Heddy berharap aplikasi tersebut sudah berjalan optimal pada tahun 2023 nanti. “Jujur saja, teman-teman, saat ini belum optimal. Kita harapkan tahun depan sudah optimal sehingga pelayanan DKPP terhadap masyarakat bisa memberikan yang lebih gampang, lebih murah,” katanya.