Jakarta, Gatra.com – Peringkat Indonesia dalam hasil survei United Nations (UN) E-Government Survey 2022 naik secara signifikan ke peringkat 77 pada 2022 ini, setelah sebelumnya bertengger di peringkat ke-88 pada 2020 silam. Peringkat tersebut dinilai berdasarkan kinerja Indonesia dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan implementasi SPBE yang terus meningkat secara signifikan. Meski begitu, ia mendorong digitalisasi untuk segera diimplementasikan, utamanya dalam pemerintahan.
Baca juga: UCCP Dorong Wonosobo Terapkan Smart City Berbasis SPBE
"Saya kira ke depan tidak dapat dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Muaranya adalah pelayanan publik makin ekselen," tutur Azwar Anas, dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (1/10).
Azwar Anas pun menegaskan pentingnya implementasi digitalisasi untuk dapat mempercepat kinerja birokrasi, agar dapat dimaksimalkan dalam melayani publik. Ia pun mengatakan, sistem administrasi pemerintahan berbasis digital merupakan salah satu poin yang saat ini menjadi fokus reformasi birokrasi tematik.
“Salah satu fokus reformasi birokrasi tematik adalah administrasi pemerintahan yang berbasis digital, baik dari sisi kultur, struktur, maupun kompetensi SDM-nya. Ini harus terus kita gerakkan untuk semakin mempercepat kerja birokrasi dalam melayani publik,” papar Anas. Baca juga: BSSN dan Kemenkeu Perpanjang Kerja Sama Layanan SPBE, Untuk Apa?
Oleh karena itu, Ia berharap seluruh kementerian, lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi SPBE. Perwujudan digital melayani sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo tentang SPBE terus didorong agar masyarakat merasakan manfaat pelayanan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.
Sebagai informasi, Survei PBB kali ini mengusung tema “The Future of Digital Government”. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing negara, guna mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan SPBE.
