Jakarta, Gatra.com - Pakar hukum yang juga menjabat CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Achmad Santosa menyatakan dalam mencapai aspek keadilan sosial perlu adanya dorongan ekonomi kelautan berkelanjutan. Pendekatannya pun perlu dilakukan meski di tengah pandemi covid-19.

"Saya mengapresiasi KKP atas 5 strategi yang dilakukan. Saya pikir apa yang kita berikan mampu menuju blue ekonomi nantinya," katanya dalam kajian Sinergi Kolaborasi dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan, Pengelolaan Pesisir Untuk Kesejahteraan Laut, Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Selasa (11/10).

Baca Juga: RUU Ciptaker Sederhanakan Regulasi dan Tingkatkan Investasi

Untuk menuju blue ekonomi, pria yang akrab disapa Ota menambahkan ada 2 hal yang sangat kental yaitu Keadilan Sosial dan Aspek Keadilan Lingkungan. Keduanya memiliki tingkat yang sama kepada masyarakat dalam mendapatkan keadilan serta pembangunan ekonomi yang disertai daya dukung yang kuat.

"Kami perwakilan IOJI berikan dukungan sepenuhnya ke Bapak Menteri dan teman-teman KKP, melalui hasilnya tentang perlindungan dapat diakses yang merupakan kajian penelitian di 7 wilayah," ujarnya.

Baca Juga: Indonesia-AS Sepakati Langkah Melindungi Stok Perikanan dan Ekonomi Nelayan

Untuk hasil kajian di 7 wilayah tersebut ada di daerah DKI Jakarta, Kep. Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, dan Maluku. Hasil di tujuh lokasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan mewakili ruang lingkup yang lebih makro.

"Diharapkan gambaran studi di tujuh lokasi ini jadi inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk terus bekerja keras dan bekerja sama serta melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu," terangnya.

Dari kajian tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga IOJI serta Yayasan Pesisir Lestari menumbuhkan hasil yang positif untuk pemberdayaan nelayan. .