Home Ekonomi Tetapkan Enam Target di Tahun 2023, Kemenkop UKM Bidik Rasio Kewirausahaan 3,21 Persen

Tetapkan Enam Target di Tahun 2023, Kemenkop UKM Bidik Rasio Kewirausahaan 3,21 Persen

Jakarta, Gatra.com-Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan Kemenkop UKM telah menetapkan enam target yang akan dilaksanakan pada 2023. Adapun target pertama yaitu terkait rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan sebanyak 3,21 persen.

"Saya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan," kata Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10).

Baca jugaRI Angkat Isu Transformasi Digital dan Akses Pembiayaan ... 

Baca juga SNI Minyak Makan Merah Terbit, Teten: Layak Konsumsi ...

Kedua, Arif menyebut tahun depan pihaknya menargetkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,4 persen. Baginya, perlu diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan, sehingga sumbangan terhadap PDB ikut meningkat. 

Arif melanjutkan, di sisi lain ada juga target yang perlu direalisasikan pada 2023. Antara lain rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen; proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen; pertumbuhan wirausaha 2,74 persen; penumbuhan startup hingga 2800 unit; serta penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.

"Sekarang, koperasi modern sudah 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia," kata Arif.

Baca jugaPersoalan Data Dinilai Juga Penting Dipahami Pelaku UMKM ... 

Baca juga Jokowi Harap Korporasi dan UMKM Kolaborasi Hadapi ...

Meski begitu, kata Arif, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM. Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif yang butuh dukungan Pemda untuk mengarahkan penganggaran. Termasuk juga merumuskan bersama dengan seluruh stakeholder guna mendorong penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga UU PDP Diklaim Buat Konsumen Nyaman Bertransaksi Digital ...

Di luar kegiatan prioritas di 2022, Arif menyebutkan juga direncanakan kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023. Diantaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.

"Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen," ucap Arif.

240