Jakarta, Gatra.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Y. Taryono, menilai DPR tidak transparan dalam membahas RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2023.
Taryono awalnya menyoroti pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN TA 2023 cukup komprehensif secara ekonomi, baik secara makro seperti dampak krisis ekonomi global maupun mikro seperti ketahanan pangan.
Baca Juga: Formappi: Sunyinya Proses Seleksi BPK Disengaja DPR?
Selain itu, terdapat pula rapat-rapat sinkronisasi anggaran K/L mitra kerja Komisi maupun harmonisasi PMN yang diterima BUMN pada APBN TA 2023 di internal Banggar yang dilakukan secara tidak transparan.
“Ketertutupan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari pertanyaan mengapa soal rakyat tidak boleh diketahui oleh rakyat sendiri hingga kecurigaan publik akan adanya 'main mata' antara DPR dan Pemerintah,” katanya dalam Konferensi Pers Formappi bertajuk “Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela” di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10).
Selanjutnya, Taryono membahas asumsi ekonomi makro APBN TA 2023. Banggar menyepakati laju inflasi dari 3,3 persen menjadi 3,6 persen atau naik 0,3 persen. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD disepakati naik dari Rp14.750 per USD menjadi Rp14.800 per USD atau naik Rp50 per USD.
Sementara Lifting Gas Bumi sebesar 1.050 menjadi 1.100 (ribu barel setara minyak per hari) atau naik 50 (ribu barel setara minyak per hari).
Baca Juga: Evaluasi Kinerja, Formappi: DPR Masih Tebang Pilih
“Kenaikan tiga asumsi ekonomi makro tersebut justru tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap ditargetkan 5,3 persen tetapi DPR tidak mengkritisinya,” tandas dia.
Adapun asumsi tersebut menyebutkan, indikator pembangunan dalam APBN TA 2023 yang diusulkan Pemerintah juga tidak mengalami koreksi apapun oleh Banggar.
