Jakarta, Gatra.com - Sengkarut PT Amman Nusa Tenggara diungkap oleh Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) Erry Satriyawan. Menurutnya, ada dugaan berbagai pelanggaran yang dilanggar oleh perusahaan penambangan itu.
"Pertama mereka PHK suka-suka ya, perusahaan suka-suka ketika ada kesalahan sedikit langsung PHK. Belum lagi persoalan pengolahan limbah B3 yang dibuang di laut dalam. Lalu kemudian juga penjualan sampah besi atau besi scrap, perusahaan core-nya penambangan tapi ngurusin sampah besi, ini maksudnya bagaimana?" beber Erry saat diskusi bertajuk 'problem pertambangan Amman Nusa Tenggara dalam perspektif HAM, lingkungan hidup, tenaga kerja dan hak masyarakat lokal' di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Menurut Erry, pemerintah pusat tidak bisa tutup mata terkait hal tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kementerian ESDM yang salah satunya mengelola perihal pertambangan untuk turun tangan mengenai berbagai pelanggaran itu.
"Jadi mohon kemudian ini menjadi catatan bapak Sekjen (Rida Mulyana) untuk dibuka saja ke publik, kecuali mungkin ada yang berbau tindak pidana, kesalahannya sudahada unsur tindak pidana, maka silakan dibawa ke ranah hukum," ujarnya.
Menanggapi di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Rida Mulyana menuturkan pihaknya akan mempelajari dengan seksama laporan tersebut. Bahkan menurutnya, sesegera mungkin kementeriannya akan menerjunkan tim ke Sumbawa Barat agar bisa menemukan titik terang ke depannya.
"Karena begini, mohon maaf harus saya katakan bahwa kami harus mengecek prosesnya di lapangan, untuk itu kami akan sesegera mungkin nanti menerjunkan tim, sebab ini kan harus bekerja sama lintas sektoral. Meski begitu, laporan ini tetap akan kami jadikan catatan," ungkap Rida.
Rida kemudian melihat persoalan yang ada di PT Amman Nusa Tenggara sedikit kompleks. Kendati begitu, ia merasa ada celah antara perusahaan dan pekerja serta masyarakat sekitar yaitu persoalan komunikasi.
"Kita hidup di negeri yang sama, punya bendera yang sama, bahasa yang sama semua yang sama dan kenapa nggak punya cita-cita yang sama gitu kan? Jadi ini masalah mungkin berkaitan juga dengan komunikasi ya, karena permasalahan silaturahminya," urainya.
Di samping itu, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu sependapat dengan Rida, meski begitu, ia berjanji akan membahas persoalan tambang ini ke Komisinya. Berkaitan dengan berbagai pelanggaran itu, selain akan melakukan kunjungan kerja, Adian juga ingin memanggil pihak PT Amman Nusa Tenggara dalam pembukaan sidang DPR berikutnya.
"Ya nanti kita pasti akan panggil lah ini direksinya. Kita undang untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VII," ucapnya.
"Lalu kemudian kita juga bisa kunjungan kerja ke sana, mengecek langsung, karena memang soal penambangan ini isu menarik. Jangan sampai pascatambang, masyarakat sekitar cuma dapat sampah dan kerugiannya saja. Sementara enaknya hanya dinikmati segelintir orang," imbuhnya.
