Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), M Taufik, memaparkan jumlah laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada triwulan ketiga atau periode Januari-September 2022. Ia menyebutkan bahwa terdapat 1.158 laporan yang masuk.
"Rinciannya, 360 laporan datang langsung ke KY, 568 laporan melalui jasa pengiriman, 212 laporan dari online, serta 18 laporan penerimaan informasi," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (3/11).
Baca Juga: KY: Pemilihan Kembali Hakim Agung Bisa Berdampak pada Pengawasan
Dari total 1.158 laporan yang masuk, 1.142 laporan telah diverifikasi dan 16 sisanya masih dalam proses. Hasilnya, terdapat 49 pelaporan kasus yang bukan kewenangan KY sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Hasil verifikasi juga mengerucut hingga total ada 367 permohonan pemantauan untuk KY.
Dalam permohonan pemantauan, 294 di antaranya merupakan laporan masyarakat dan 73 di antarany merupakan inisiatif KY, salah satunya seperti pemantauan yang dilakukan kepada hakim persidangan kasus Ferdy Sambo.
"Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan kewenangan KY, ada pula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus dan tidak ada dugaan awal pelanggaraan KEPPH," paparnya.
Taufik menerangkan bahwa perkara terbanyak yang dilaporkan adalah hakim pada kasus perdata, yakni sebesar 575 laporan. Menyusul, perkara pidana dan agama masing-masing berjumlah 299 dan 63 laporan. Laporan paling sedikit yang diajukan adalah mengenai perkara militer sejumlah 4 laporan.
Baca Juga: Komisi Yudisial Tidak Siapkan Safe House untuk Hakim Kasus Kematian Brigadir J
Taufik juga menjabarkan bahwa daerah DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak penerimaan laporan sejumlah 217 pengaduan. Jawa Timur ada di posisi kedua dengan 123 laporan, serta Sumatera Utara sejumlah 112 laporan. Sementara, daerah dengan laporan paling sedikit ada di Sulawesi Barat dengan 1 laporan.
"Sisanya ada di bawah 100 laporan, bahkan posisi enam ke bawah berjumlah di bawah 50 laporan di masing-masing provinsi," terangnya.
