Home Nasional Segera Uji Kelayakan, Legislator Nilai Panglima TNI Baru Harus Mampu Atasi 5 Masalah Ini

Segera Uji Kelayakan, Legislator Nilai Panglima TNI Baru Harus Mampu Atasi 5 Masalah Ini

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengutarakan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Menurutnya, terdapat 5 poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI dan ia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi 1 akan berkisar di lima masalah.

Hal pertama yang akan digali adalah terkait bagaimana upaya Panglima TNI dalam menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI. Hsanuddin menyebut, berdasarkan data yang ia himpun belakangan, tingkat kedisiplinan TNI tengah mengalami tren penurunan. 

"Yang kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata Hasanuddin dalam keterangannya di Kompleks Parlementer DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Sedangkan poin ketiga masih berkutat pada bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual. Hal ini disambung dengan poin keempat: bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.

"Terakhir, kami ingin tahu bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," paparnya.

Mengenai Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian panglima TNI, Hasanuddin pun berpandangan sudah seharusnya Presiden segera mengirim Surpres tersebut ke DPR.

"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetneg agar Surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin (28/11).

"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra saat ditanya awak media.

20