Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah hingga akhir Oktober 2022 telah menyalurkan Rp12,9 triliun untuk program kartu pra kerja. Pada September-Oktober 2022 terdapat penambahan anggaran untuk kartu pra kerja sebesar Rp7 triliun.
"Karena kemarin kira menambah shock absorbernya, sehingga total Rp18 triliun untuk pra kerja dan sudah terealisasi Rp12,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA secara virtual, Kamis (24/11).
Ia mengatakan, sebanyak 3,67 juta orang telah menerima bantuan melalui program pra kerja. Menurutnya, program pra kerja bisa menjadi bantalan dalam menghadapi tekanan dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Berlanjut, 2023 Bantuan Naik Menjadi Rp4,2 Juta per Orang
"Diharapkan juga bisa membantu, terutama pada saat ini tekanan terhadap beberapa industri manufaktur yang padat karya," katanya.
Selain program kartu pra kerja, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja dalam menghadapi gejolak ekonomi saat ini.
Semula pemerintah menargetkan 16 juta pekerja penerima BSU, namun dalam realisasinya hingga akhir Oktober 2022 BSU hanya disalurkan pada 12,8 juta pekerja dengan total dana tersalur sebesar Rp7,68 triliun dari Rp8,8 triliun. Adapun penerima BSU mendapatkan bantuan upah sebesar Rp600 ribu untuk satu kali bayar.
Baca Juga: Menko Airlangga: Kartu Prakerja Mendapat Apresiasi Dunia
"Ini lebih kecil dari yang tadinya menurut Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sasarannya adalah 16 juta pekerja," jelasnya.
Ia berharap, seluruh bantuan sosial yang berfungsi sebagai shock absorber di masyarakat dapat selesai disalurkan pada akhir tahun anggaran 2022.
"Sehingga bisa membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan," imbuhnya.
