Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertanian mengklaim sebagian wilayah menyanggupi memenuhi kebutuhan beras untuk Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian menyebut pihaknya telah merinci data lokasi ketersediaan beras beserta harganya kepada Bulog sehingga importasi beras tidak perlu dilakukan.
"Diharap Bulog segera menyerap beras tersebut, dan tidak perlu melakukan importasi," ujar Batara dalam keterangan resminya, Rabu (30/11).
Ia yakin dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ketersediaan beras di lapangan surplus. Adapun data KSA BPS mencatat hingga akhir tahun 2022 terdapat surplus beras 1,7 juta ton. "Tidak ada keraguan sesungguhnya di lapangan beras ada. Namun, tentu dengan variasi harga tergantung lokasi," jelasnya.
Menurut Batara, produk petani lokal masih mampu memenuhi kebutuhan cadangan beras Bulog. Terlebih, petani disebut sedang berproduksi dan pada Februari-Maret 2023 stok beras akan melimpah. Karena itu, ia meminta Bulog agar memaksimalkan penyerapan saat nanti panen raya tiba.
"Dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras bulog sangat kecil. Tidak mungkin tidak dapat terpenuhi," ucapnya.
Batara menuturkan bahwa Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi pun telah melayangkan surat resmi kepada Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahwa pihaknya telah mempunyai data penggilingan di 24 provinsi yang siap memasok 610.632 ton kepada Bulog.
Adapun kutipan dalam kutipan surat dalam keterangan resmi Kementan tersebut, kesiapan para penggilingan di 24 provinsi itu untuk mengirim berasnya ke Bulog berlaku hingga akhir Desember 2022. Kementan berharap Bulog dapat segera menyerap beras di daftar penggilingan yang terlampir dalam surat tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Bulog dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) memberikan tenggat waktu enam hari kerja kepada Kementan untuk menyediakan beras yang bisa diserap oleh Bulog sebanyak 600 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan apabila Kementan tidak menyanggupi penugasan 600 ribu ton tersebut dalam satu pekan, maka opsi impor kemungkinan akan dilakukan.
"Untuk ketersediaan apabila dirasakan perlu pengadaan dari luar negeri itu akan dilakukan," ujar Arief usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR-RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11) lalu.
