Jakarta, Gatra.com - Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya telah merespons arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perhatian yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam mencegah adanya inflasi.
Satgas Pangan Polri, kata Whisnu, telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah hal ini menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mendatang.
Whisnu menjelaskan, sampai saat ini, sedikitnya tiga hal telah dilakukan oleh Satgas: mengikuti rakor TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) yang dilakukan secara rutin oleh Kemendagri dalam upaya pengendalian inflasi daerah; memastikan ketersediaan pasokan aman dan jalur distribusi tidak terhambat, sehingga harga pangan akan terkendali; dan mendorong peningkatan KAD (Kerjasama Antar Daerah) guna memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke daerah pemasarn bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya, Whisnu menjelaskan bahwa penyebab adanya kenaikan harga sembako jelang tahun baru, yakni meningkatnya permintaan.
"Sebagaimana hukum ekonomi, meningkatnya permintaan akan berdampak naiknya harga barang, sehingga kenaikan tersebut hanya bersifat sementara. Yang terpenting pasokan pangan aman sehingga HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) dan Tahun Barun 2023 dapat berjalan dengan lancar," kata Whisnu secara daring dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementeri Dalam Negeri, Senin (5/12).
Selain itu, Satgas Pangan Polri juga melakukan beberapa langkah dalam memastikan ketersediaan pangan dan harga terkendali dengan melakukan monitoring di lapangan, mendorong kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan jalur alternatif distribusi pangan bilamana ada hambatan.
Di sisi lain, Satgas juga mengimbau agar para pelaku usaha untuk tidak berspekulasi, melakukan penimbunan atau menahan stok, sengaja mengurangi diatribusi dan menaikan harga. Whisnu mengatakan, pihaknya akan melakukan penindakan terhadap upaya-upaya spekulan yang menyebabkan terganggunya pasokan, distribusi dan stabilitas harga
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan penanganan inflasi harus sama dengan mekanisme pandemi COVID-19. Tito mengatakan hal itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja daerah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo serta kepala daerah provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia.
"Bapak Presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti pandemi, yakni dibahas evaluasi sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli," kata Tito dalam sambutannya.
