Jakarta, Gatra.com – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengapresiasi langkah pemerintah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 pada 30 November 2022.
Perpres tersebut menyebutkan, target pendapatan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK) pada 2023 sebesar Rp3,08 triliun atau naik 158,82% dari target tahun 2022 yaitu Rp1,19 triliun.
Baca Juga: Kinerja APBN Terkendali Berkat Kinerja Positif Seluruh Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
“Ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan mereka meluaskan basis cukai serta melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi MBDK berlebih,” kata Chief of Policy and Research CISDI Olivia Herlinda, Kamis (15/120.
CISDI berharap pemerintah segera membuat peraturan turunan dan mengimplementasikan cukai MBDK pada 2023 sebesar 20 persen.
Meski Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, belum memastikan penerapan cukai MBDK 2023,CISDI bersedia mendukung dan mengawal kebijakan ini.
Baca Juga: Hingga Oktober 2022, APBN RI Defisit Rp169,5 Triliun, Kok Bisa?
“Kami sudah menerbitkan empat dokumen riset yang melihat persepsi dan pendapat seluruh stakeholders terkait cukai MDBK, survei opini publik, best practice dari negara-negara yang sudah menerapkan cukai MBDK, dan studi elastisitas harga produk MBDK. Tahun depan, kami berencana untuk membuat beberapa penelitian yang lebih komprehensif lagi,” kata Olivia.
Rencana cukai MBDK ini juga didukung oleh masyarakat dengan survei yang dilakukan CISDI menunjukkan sekitar 80 persen masyarakat Indonesia mendukung rencana tersebut. Saat ini, sudah ada lebih dari 15.000 orang yang menandatangani petisi dukungan cukai MBDK di platform Change.org.
