Home Politik Bawaslu: Sosialisasi Capres Boleh Saja, Asal Jangan di Tempat Ibadah

Bawaslu: Sosialisasi Capres Boleh Saja, Asal Jangan di Tempat Ibadah

Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menghimbau kepada bakal calon Presiden nanti untuk tidak melakukan sosialisasi di tempat ibadah.

"Tidak melakukan sosialisasi di tempat ibadah. Yang praktis-praktis itu lah, politik praktis. Misalnya saya calon presiden, di Masjid yang nggak boleh, di Gereja juga. Wihara, dan Pura gak boleh, semua tempat ibadah walaupun kampanye masih di 24 November 2023," katanya kepada awak media saat ditemui pada acara "Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024" di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Rahmat menjelaskan Bawaslu akan merumuskan kampanye di luar agenda mekanismenya bagaimana agar tidak ada yang mencuri start kembali.

Baca Juga: Bawaslu Tolak Laporan Petisi Kampanye Anies Baswedan jadi Presiden di Aceh

"Supaya pemilu kita kondusif, tidak ada kemudian, tidak ada yang mendapat privilege yang begitu besar. Kan prinsip pemilu adalah non diskriminasi," lanjut Rahmat.

Rahmat mengatakan apabila bakal calon Presiden yang ingin melakukan sosialisasi diperbolehkan namun di luar kawasan sekitar tempat ibadah.

"Kalau orang untuk sosialisasi boleh lah, tapi yang penting jangan di tempat ibadah. Jangan juga bilang misal Capres A tidak boleh salat Jumat di situ, gak boleh. Tetap boleh salat Jumat, tapi kan panitianya ada, di luar masjid, di luar pekarangan itu silakan," tandasnya.

Baca Juga: Bawaslu Setop Laporan Dugaan Kampanye Anies, NasDem: Karena yang Dilakukan Bukan Kampanye!

Sebelumnya, Anggota Bawaslu bagian Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi, menjelaskan bahwa bakal calon Presiden yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), Anies Baswedan menganggap safari politik di Aceh yang dilakukannya kurang etis setelah ditinjau dari sisi etika politiknya.

"Sebab Anies telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Puadi kepada awak media di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).

117