Jakarta, Gatra.com – Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan September lalu membawa dampak ke berbagai kalangan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengungkapkan bahwa nelayan tradisional menjadi salah satu pihak yang terdampak dengan kenaikan BBM.
“Sejak awal memang harga BBM bersubsidi di tingkat nelayan sudah lebih tinggi dari harga normal. Hal ini bisa ditemukan di kampung nelayan, kita tanyakan langsung pada kepada sekitar 5000 responden. Nelayan kecil yang menjadi anggota KNTI mengaku tidak bisa mengakses BBM bersubsidi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Dampak Kenaikan BBM Subsidi Bagi Kelompok Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia” yang digelar secara daring, Senin (19/12).
Dani menerangkan bahwa sebenarnya, akses ketersediaan BBM menjadi poin penting yang mempengaruhi harga BBM bagi nelayan. Ia menyebutkan survei yang dilakukan KNTI pada 2021 lalu menghasilkan kesimpulan bahwa 80% nelayan kecil tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Ini nantinya akan berpengaruh besar pada kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional.
Ia menekankan pentingnya infrastruktur yang harus dibangun pemerintah dalam memberikan akses BBM bagi nelayan. Dani menjabarkan bahwa berdasarkan data yang ia himpun, Pertamina pada 2022 hanya memiliki sekitar 374 infrastruktur SPBU untuk nelayan di seluruh Indonesia. Padahal, jumlah desa pesisir nelayan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan ada sekitar 10.743 desa. Ini menyebabkan distribusi BBM bersubsidi terhambat dan memakan lebih banyak biaya.
“Keberadaan infrastruktur BBM bersubdisi tentu amat sangat kurang. Pemerintah perlu memperbanyak stasiun pengisian BBM untuk nelayan. Intinya adalah bagaimana memperluas, memperbanyak, dan memudahkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah nelayan setempat,” terangnya.
Ia menyarankan bahwa pemerintah pusat perlu menyediakan dana alokasi khusus ke daerah agar bisa digunakan daerah untuk membangun infrastruktur SPBU khusus nelayan. Kerja sama dengan lembaga terkait seperti koperasi daerah juga bisa dimanfaatkan agar proses pendirian berjalan lebih mudah. Hal ini diperlukan sebab tanpa kenaikan BBM pun, nelayan sudah mendapat harga yang lebih tinggi karena tidak adanya akses terhadap BBM bersubsidi itu sendiri.
“Kami berharap ada terobosan kebijakan dana alokasi khusus, misalnya untuk mendirikan stasiun bahan bakar umum khusus untuk nelayan. Kami berharap pemerintah bisa mengevaluasi pilihan kebijakan yang akan diambil karena dampaknya bagi kelompok marginal sangat besar,” pungkasnya.
