Sukoharjo, Gatra.com– Wakil Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta isu reshuffle kabinet pimpinan Presiden Jokowi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia meminta presiden tegas mengambil sikap terkait masalah reshuffle agar tidak menjadi isu liar.

"Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle, reshuffle gitu. Saya kira itu," ucap Aria Bima saat ditemui di acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Bale Rakyat Aria Bima, Desa Telukan, Grogol, Sukoharjo, Rabu (28/12).

Menurut politisi PDIP tersebut, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Ia yakin presiden sangat paham bagaimana kompetensi para pembantunya tersebut. Demikian juga komunikasi dengan partai pengusung juga dilakukan intensif.

"Menurut saya monggo-monggo saja, karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah kabinet. Jangan sampai pak Jokowi ini punya menteri, tapi nggak punya kabinet," katanya.

Dia menuturkan, para menteri harus diarahkan agar juga menjadi anggota kaninet untuk menyelesaikan banyak hal, terutama situasi yang tidak mudah saat ini.

"Pak Jokowi butuh kabinet yang solid, bukan hanya menteri yang kompeten. Terutama pada hal-hal yang menyangkut masalah pangan, logistik dan energi. Ini situasi tidak dalam kondisi normal, baik global maupun nasional," ujarnya.

Dia menyebut, saat ini yang lebih penting yakni menteri memiliki loyalitas dan pekerja keras untuk menuntaskan tanggungjawab pemerintahan yang akan berakhir hingga Oktober 2024.

"Mandat rakyat kan 5 tahun, tidak bisa menteri tidak bekerja untuk membantu Presiden membereskan banyak hal untuk 5 tahun ini. Kalau mau reshuffle segera saja," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VI yang memiliki fungsi pengawasan ia meminta presiden lebih banyak melakukan langkah langkah koordinasi.

"Jadi lebih pada posisi saya di Komisi VI, saya kan di mikro ekonomi ya, perlu lebih cepat dalam melakukan langkah langkah koordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain. Terutama di sektor mikro ekonomi. Untuk persoalan bangsa ini Presiden tidak hanya punya menteri tapi butuh kaninet yang solid karena hitungannya adalah Oktober 2024. Karena capaian capaian pemerintah dari target itu ditarik mundur ke seluruh program kementerian, dari program pemerintah. Dan ini butuh solid, karena situasinya, terutama ekonomi, tidak dalam situasi normal," terangnya.

Baik dalam kondisi global karena situasi geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika, lanjut dia, maupun Ukraina dengan Rusia, serta munculnya iklim yang tidak menentu. Sehingga dibutuhkan kondisi yang solid dalam pemerintahan.

"Karena ini yang harus dihadapi bukan ekonomi globalisasi, tetapi ekonomi perang dagang," tandasnya.