Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup Pemilu 2024.
"Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," kata Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 yang digelar secara daring, Jumat (30/12).
Oleh karena itu, kata Hasto, sebagaimana keputusan Kongres V PDIP, sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup. Terlebih lagi, kata dia, Pemilu 2024 merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi.
Ia juga menjelaskan, dengan proporsional tertutup justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik.
"Dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR. Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan pemilu menjadi lebih sederhana," ungkap Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa dengan sistem proporsional tertutup, biaya pemilu bisa jauh ditekan. Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat anggaran secara signifikan. Di sisi lain, kata dia, penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk stimulus pergerakan ekonomi rakyat.
Meski demikian, Hasto mengingatkan bahwa hal ini menjadi ranah DPR. PDIP akan mengikuti konstitusi di mana tak akan mengajukan judical review ke MK. "Judicial review MK merupakan mekanisme konstitusional yang dijamin Undang-undang. PDI Perjuangan taat azas karena sebagai partai yang memiliki fraksi di DPR RI tidak memiliki legal standing untuk melakukan judicial review. Namun sikap partai sebagaimana ditetapkan dalam Kongres V PDIP setuju dengan sistem proporsional tertutup," ucap Hasto.
Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asya'ri, menyebutkan adanya peluang diterapkannya sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Seiring sudah ada kelompok masyarakat yang mengajukan judical review di MK dan hal itu, menurut Hasyim harus dicermati.
