Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate merespon adanya isu Reshuffle menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Johnny menyatakan sah-sah saja apabila Presiden RI, Joko Widodo mewacanakan perombakan kabinet sebab merupakan hak prerogratif Jokowi.

"Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, presidensial right prerogratif presiden, jangan! Serahkan itu pada presiden," ucap Johnny saat ditemui di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Ia mengingatkan kepada semua partai untuk menerima wacana Jokowi tersebut.

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden. Jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden," terangnya.

Lebih lanjut, Plate juga menginginkan adanya isu perombakan kabinet berdampak pada stabilitas nasional. Menurutnya, kondisi gotong-royong ialah satu solusi untuk menjaga stabilitas politik hingga nasional.

"Jangan sampai situasi dimana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden, jangan," pungkas Johnny.

Sebagai informasi, Ketua DPP PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bahwa dua Menteri besutan Partai NasDem harus dievaluasi. Dua menteri itu ialah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo  dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," ujar Djarot saat ditemui oleh awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa lalu (3/1).