Jakarta, Gatra.com - Program Kartu Prakerja tahun 2023 resmi beralih ke skema normal, bukan lagi sebagai program semi bantuan sosial (bansos). Pelaksanaan pelatihan Program Kartu Prakerja tahun ini pun bakal dilakukan secara daring dan luring.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pelatihan Program Kartu Prakerja secara luring bakal dilakukan secara bertahap. Di awal pelatihan secara tatap muka hanya dilaksanakan di 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.
"Pelatihan dilakukan secara online, offline, dan campuran. Waktu pelatihan dari yang sebelumnya minimal enam jam ditingkatkan jadi 15 jam," ujar Airlangga dalam konferensi pers Peluncuran Skema Normal Program Kartu Prakerja, Kamis (5/1).
Baca Juga: Beralih ke Skema Normal, Anggaran Program Kartu Prakerja Tahun Ini Turun Jadi Rp2,67 Triliun
Kendati, tidak semua pelatihan dilakukan secara luring. Airlangga menyebut pelatihan luring dilakukan hanya untuk keterampilan tertentu seperti yang berkaitan dengan bisnis, sektor manufaktur, ekonomi kreatif, teknik hingga jasa.
Di sektor bisnis, pelatihan secara luring akan dilakukan untuk keterampilan digital marketing; data specialist; manager logistic; surveyor dan desain grafis. Sementara di sektor manufaktur mencakup pelatihan manajemen produksi, operasi, ahli teknik produksi dan inspektur K3. Di sektor industri kreatif terdiri dari keterampilan desain grafis, desain layout, dan animator.
Sementara di sektor teknik, keterampilan teknologi informasi (TI), sistem komputerisasi dan teknik pertanian juga akan dilakukan pelatihan secara luring. Selain itu, di sektor jasa mencakup keterampilan kurir dan hospitality. "Untuk menyambut skema baru, pemerintah mengundang partisipasi lembaga pelatihan untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja," sebut Airlangga.
Baca Juga: Kartu Prakerja Diharap Bukan Cuma Jadi Bantalan, Tapi Buka Peluang Wirausaha
Ketua Umum Partai Golkar itu pun membeberkan, pada skema normal ini, lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan dan tata kelola pelatihan yang baik, sambung Airlangga, pemerintah bakal melibatkan tim ahli independen. "Fungsi akreditasi dan kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau," ucapnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk program Kartu Prakerja tahun 2023 turun menjadi Rp2,67 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk membidik pelatihan skill sebanyak 595 ribu calon pekerja.
Sebelumnya, pada tahun 2022 realisasi anggaran untuk Program Kartu Prakerja mencapai Rp18 triliun dengan total peserta mencapai 4.984.790. Dalam hal ini realisasi anggaran mencapai 99,12%.
Baca Juga: Realisasi APBN 2022 Capai Rp3.090,8 triliun, Menkeu: Untuk Lindungi Masyarakat
Karena bukan lagi menjadi program semi bansos, Kartu Prakerja kali ini juga bisa diakses oleh para penerima bantuan lain seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Ihwal struktur pembagian dana program Prakerja, masing-masing peserta akan mendapatkan bagian sebesar Rp4,2 juta. Kendati berbeda dengan alokasi dana Kartu Prakerja tahun lalu, kali ini pemerintah menetapkan kenaikan anggaran diprioritaskan untuk biaya pelatihan alias bukan dana yang bisa dicairkan ke rekening peserta.
Sementara sisanya, peserta hanya akan mendapatkan Rp600 ribu sebagai pengganti biaya transportasi pelatihan, dan Rp100 ribu sebagai insentif pengisian dua kali survei Program Prakerja. Adapun pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang pertama skema normal akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023.
