Semarang, Gatra.com - Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Jawa Tengah sangat membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan bencana rob maupun banjir.
Apalagi, selain terkena musibah, bencana ini juga menjadi pemicu masalah sosial. Selama ini, warga pesisir lekat dengat kemiskinan. Bukan karena persoalan tidak bekerja, namun hasil kerja mereka hanya untuk menutup perbaikan pemukiman yang mereka huni karena bencana tersebut.
Hal itulah yang mengemuka dalam Rembuk “Batir Warga Pesisir: Merawat Pesisir Menjaga Masa Depan Kehidupan" yang digelar di Ponpes Al-Itqon, Tlogosari, Kota Semarang, Selasa (10/1) malam.
Baca Juga: Gus Mus, Kisah Dibalik dan Makna Lirik Mars Satu Abad NU
Di acara ini, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng mempertemukan sejumlah warga pesisir dengan sejumlah legislator DPRD Provinsi Jateng.
Hadir dalam acara, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, anggota panitia khusus (pansus) rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) DPRD Jateng Syarif Abdillah anggota pansus RPLH, dan anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv dan Akhmad Fadlun. Hadir pula Ketua LPBI PWNU Jateng Winarti.
Rois Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh menegaskan sudah menjadi kewajibannya atas nama pribadi maupun organisasi untuk mencarikan solusi atas sejumlah masalah yang muncul di masyarakat.
"Karenanya, kami mempertemukan. Ini kita pertemukan dengan jajaran legislatif. Yang kedua mungkin nanti bisa dengan eksekutif," ujarnya.
Menurut Gus Ubaid, sejumlah bencana yang muncul merupakan peringatan atas tingkah laku manusia. Tak hanya bagi mereka yang berbuat salah, namun bagi semua. "Yang salah mungkin dari orang jauh di sana. Tapi yang dapat musibah di Demak atau Pekalongan," terangnya.
Ini, kata Gus Ubaid, karena dalam firmannya, Tuhan telah memberikan peringatan agar memelihara diri dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. "Karenanya, masalah ini harus diselesaikan secara gradual. Karena masalah warga pesisir ini sangat krusial, maka kita harus hadir," terangnya.
Gus Ubaid mengaku mengundang semua perwakilan parpol yang ada di DPRD Jateng. “PWNU tak bekerja sendirian. Sedianya yang kami undang tidak hanya PKB saja. Tapi yang datang hanya dari PKB,” terangnya.
Ketua PWNU Jateng KH M Muzammil mengatakan, rembuk ini merupakan momen yang baik. "Dan ini sesuai filosofi Jawa, ono rembuk yo dirembuk," ujarnya.
Kiai Muzammil mengakui saat ini banyak masalah terkait lingkungan. Zaman dulu desa-desa sangat asri, dan sungai banyak ikan. "Namun sekarang kondisinya sekarang beda jauh. Seolah-olah lingkungan sudah tidak ramah lagi pada kita," sebutnya.
Atas dasar itu, semua perlu menganalisa, kenapa ini bisa terjadi. Apalagi dari sisi teologi, manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. "Sekarang kondisinya, manusia terdesak oleh alam. Maka perlu kita cermati akar masalahnya," jelasnya.
Muzammil menegaskan, semua harus tetap optimistis untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Apalagi, Tuhan menyatakan tak memberikan ujian melebihi kemampuan manusia.
"Masih ada waktu ikhtiar untuk memperbaiki alam. Karena manusia ini harus menjadi subyek, bukan obyek. Memang negara juga harus hadir untuk melindungi masyarakatnya," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman bersyukur bisa didawuhi PWNU untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi masalah warga pesisir. "Usulan warga ini menjadi lebih konkret, misal kebutuhan tanggul, normalisasi," jelasnya.
Pihaknya bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan dinas-dinas terkait hingga gubernur. "Karena tugas pokok kita, komunikasi seperti ini," terangnya.
Dia mencontohkan sudah berkomunikasi dengan Sekda Kota Pekalongan, untuk menyiapkan rumah pompa. Hal ini juga sudah dimintakan ke gubernur. "Memang ada proses yang harus kita lalui. Kalau bencana bisa langsung anggaran. Tapi karena yang ini penanganan, ada prosesnya seperti pompa itu," jelasnya.
Sukirman juga mengajak masyarakat tetap optimis mengatasi persoalan. Misal disebut Pekalongan bakal tenggelam, hal itu jangan jadi teror namun menjadi peringatan untuk terus berikhtiar. "Dan dari rembuk ini harus ada rencana tindak lanjut, sehingga persoalan yang ada bisa ditangani," tegasnya.
Anggota Pansus Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DPRD Jateng Syarif Abdillah juga menegaskan terus berusaha membuat aturan yang pro lingkungan. "Ini demi generasi kita ke depan. Kita harus terus melakukan evaluasi dan optimis bisa merubah," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng ini.
Salah satu warga Sayung, Demak Kamandoko menyebut, hampir semua wilayah di kecamatannya tenggelam. Dia menceritakan, dulunya pernah ada tanggul di sepanjang Genuk, Semarang hingga Sayung. Namun kini tanggul tersebut hilang.
"Karenanya, kita butuh lagi semacam tanggul. Termasuk adanya rusunawa bagi warga yang sudah tidak mampu membangun tempat tinggal," katanya.
Dia menyebut, penurunan tanah di Sayung mencapai 15 cm tiap tahunnya. "Karenanya kita butuh solusi jangka panjang," katanya.
Amin Wahyudi, warga Bonang, Demak mengatakan, nasib nelayan juga perlu mendapat perhatian. "Karena abrasi ini juga bisa sangat mengganggu nelayan," katanya.
Sementara itu, warga Kota Pekalongan Deko Handoko mengatakan, banjir yang selalu terjadi di wilayahnya juga mengganggu perekonomian warga. "Air bisa menggenang sebulan hingga dua bulan. Akhirnya banyak warga yang pindah haluan. Misalnya dulu mbatik, kini jadi kuli bangunan," terangnya.
Warga Pekalongan lain, Khudlori mengatakan, aktivitas sosial juga terdampak akibat bencana banjir maupun rob. "Pendidikan madrasah masih daring, karena gedung terendam air. Banyak juga rumah warga menjadi tidak layak huni," tandasnya.
