Semarang, Gatra.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) urusan pangan memiliki peran sangat penting dalam upaya pengendalian laju inflasi di Jawa Tengah (Jateng).
Peran yang dilakukan BUMD urusan pangan adalah menjadi jembatan distribusi dari produsen petani ke pedagang sehingga bisa mengendalikan harga komoditas bahan pangan di pasar.
Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. FX Sugiyanto M.S kepada Gatra.com di sela Seminar Nasional “Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Daerah 2023.” Di Gumaya Hotel Tower Semarang, Kamis (12/1).
“Selama ini biaya di tengah atau distribusi yang menjadi penyebab kenaikkan komoditas pangan, sehingga kalau BUMD yang juga tugas negara bisa hadir bisa mengendalikan harga,” kata FX Sugiyanto.
Di Jateng, lanjut FX Sugiyanto sebenarnya sudah memiliki BUMD urusan pangan yakni Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), tapi selama ini belum berperan dengan optimal.
Oleh karenanya, guru besar Undip itu mendesak agar dilakukan pembenahan terhadap CMJT sehingga lebih baik, dapat menjadi pengendali harga komoditas pangan di Jateng.
“CMJT harus dibenahi agar bisa mensejahterakan petani produsen dan pedagang juga menikmati harga yang baik. Selama ini yang menikmati keuntungan yang di tengah yakni pedagang, agen sedangkan petani tidak,” ujarnya.
Dalam seminar nasional yang digelar INDEF bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation juga menghadirkan nara sumber Pelaksana tugas (Plt) Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Serta Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, Ekonom Senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, dan Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Semarang, Nana Storada Dwi Martadi dengan moderator Direktur Riset INDEF, Esther Sri Astuti, Ph.D.
Ekonom Senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin menyebutkan kelompok pengeluaran yang konsisten berandil besar ketiga terhadap inflasi selama ini adalah kelompok pengeluaran makanan dan minuman.
“Walaupun masih diperlukan studi yang lebih mendalam, inflasi yang bersumber dari faktor penawaran dalam jangka panjang harus dikelola dengan baik, mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.
Langkah yang dilakukan lanjut Prof. Bustanul dengan mamastikan ketersediaan pasokan pangan dan kesiapan sistem distribusi dan informasi pangan. “Tak kalah pentingnya usaha mikro dan menengah (UMK) di Jateng merupakan kekuatan nyata ekonomi harus diberikan perhatian khusus,” katanya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra menyatakan indikator pertumbuhan ekonomi saat ini baru sekadar angka PDRB belum pemerataan ekonomi. “Kalau indikatornya pemerataan ekonomi berbasis pangan industri pertanian, maka petani akan ikut sejahtera,” ujarnya.
