Jakarta, Gatra.com – Penlok (penetapan lokasi) untuk Bandara Udara Internasional Bali Utara yang jadi harapan raja-raja Bali sangat ditunggu. Sejauh ini, hingga tahun 2022 berakhir dan memasuki awal tahun 2023, pemerintah masih belum juga menurunkan penloknya.
Padahal bandara baru di kawasan Bali Utara tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai proyek prioritas.
Selain itu, Bandara Internasional di Bali Utara tersebut sudah masuk dalam Rencana Induk Bandar Udara yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 166/2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
Keinginan 11 Raja Bali tersebut terungkap saat pertemuan dengan jajaran Komisaris dan Direksi PT BIBU Panji Sakti serta pemilik Pelangi Park Bambang Sukmonohadi di Kabupaten Bogor Jawa Barat, pertengahan Desember 2022 lalu.
Komisaris Utama (Komut) PT BIBU Panji Sakti Jenderal Pol (Purn) Sutarman langsung menerima Penglingsir Puri Agung Klungkung yang juga Ketua Paiketan Penglingsir Puri Agung yang ada di seluruh Bali Ida Dalem Semara Putra.
‘’Semoga tidak terlalu lama lagi, pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara yang sudah lama ditunggu,’’ kata Ida Dalem Semara Putra.
Hal senada diungkapkan pula oleh Penglingsir Puri Singaraja A.A. Ngurah Ugrasena. Jika terwujud Bandar Udara Baru tersebut dipastikan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Bali Utara dan Bali Timur yang berbasis pada keunikan kultural masyarakat Bali.
Dalam membahas pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Buleleng, Bali Utara tersebut, Komut BIBU Sutarman mengemukakan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh korporasi.
Selain studi kelayakan dan mengandeng berbagai pihak terkait dengan pembiayaan serta pembangunan konstruksi, BIBU juga sudah menerima aspirasi masyarakat adat terkait konsep pengembangan bandara dan filosofi pengembangan yang berbasis pada kultur dan sosial masyarakat Bali.
"Segala upaya telah maksimal kita lakukan, termasuk dukungan dari para Penglingsir se-Bali. Semoga tidak terlalu lama lagi, pemerintah segera menurunkan penlok pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara yang sudah lama ditunggu," kata Sutarman.
Urgensi Bandara Baru di Bali Utara Antisipasi Puncak Layanan Ngurah Rai
Dihubungi terpisah pada akhir pekan pertama Januari 2023 setelah pertemuan di Pelangi Park Kabupaten Bogor, CEO PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko mengatakan bahwa Bandara Udara di Bali Utara tersebut demi melengkapi Bandara Ngurah Rai di Badung, di selatan Pulau Bali.
Mengingat pengembangan Bandara Ngurah Rai pada tahun 2026 nanti diprediksi mencapai puncak layanan maksimum hanya sampai 32 juta penumpang per tahun, tentunya perlu persiapan lebih dini untuk penyiapan bandara baru di kawasan utara Bali.
Karena lokasinya berada di lepas pantai atau bukan di daratan, menurut Erwanto, proposal perencanaan yang diajukan PT BIBU memiliki social, economic, and cultural advantages.
Secara sosial jelas tidak menggusur tempat tinggal masyarakat. Lalu secara ekonomi tidak mengganggu mata pencaharian warga lokal dan menggusur lahan-lahan pertanian yang subur. Justru warga akan memperoleh manfaat dari nilai tambah perekonomian yang otomatis bakal berkembang pesat dengan adanya bandara baru.
‘’Jika proyek pembangunan dilakukan nantinya juga tidak menggusur pura dan tempat peribadatan yang disucikan oleh masyarakat. Aset bersejarah, kearifan lokal dan tradisi luhur sebagai kekayaan budaya akan terus dijunjung tinggi, lestari, dan kontekstual,’’ kata Erwanto.
Sementara itu dari aspek lingkungan hidup disamping tidak merusak bentang alam yang ada di daratan, tambah Erwanto, bandara udara di pesisir pantai tersebut nantinya juga tidak merusak terumbu karang tempat ikan memijah.
‘’Hasil kajian dari aspek lingkungan hidup menunjukkan di daerah pesisisr Desa Kubutambahan tidak ada terumbu karang, sehingga relatif tidak ada nelayan melaut di kawasan perairan di sekitarnya,’’ katanya.
Bahkan infrastruktur bandara di atas pesisir pantai tersebut sekaligus juga dapat merestorasi abrasi pantai di sekitarnya dan menekan munculnya spekulan serta mafia tanah yang akan merugikan masyarakat sekitarnya.
Untuk mewujudkan bandara yang berlokasi di pesisir Kubutambahan, BIBU bermitra dengan China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG). Anak perusahaan sebuah BUMN konstruksi di Negeri Tirai Bambu, China State Construction Engineering Corp. Ltd (CSCEC) ini sekaligus juga memiliki kemampuan dalam pengadaan pembiayaan, selain tentu saja reputasi dalam berbagai konstruksi proyek besar baik di Tiongkok maupun mancanegara.
Selain menggandeng mitra asing, PT BIBU juga telah sepakat untuk bekerjasama dengan tiga BUMN Karya, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya dan PT WIKA.
Erwanto menambahkan disamping dukungan dari Penglingsir Puri Agung se-Bali, kehadiran Bandara Internasional Bali Utara juga memperoleh dukungan dari kepala desa, Perbekel dan camat se-Kecamatan Kubutambahan, Kelian Adat dan Pengempon Pura Penyusuan, pemangku adat, pecalang, nelayan yang ada di Kubutambahan.
Proyek Menyejahterakan Rakyat dengan Dasar Tri Hita Karana
Sementara itu, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, PT BIBU juga menggandeng para pakar dari sejumlah perguruan tinggi di Bali seperti Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Panji Sakti.
Para pakar dari perguruan tinggi tersebut menilai visi dan misi dari proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut telah sesuai dan merupakan bagian dari implementasi konsep Tri Hita Karana dalam pembangunan.
Proyek tersebut menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara riil dengan menjunjung tinggi harmonisasi relasi dengan tiga unsur penyebab utama kebahagiaan yakni Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.
Dengan investasi yang akan menelan biaya sekitar Rp17 triliun, Bandara Internasional Bali Utara tersebut menurut Erwanto akan dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 200 ribu orang serta menghidupkan UMKM asal Bali dan sekitarnya secara berkelanjutan.
Bandara udara di pesisir Kubutambahan tersebut dalam pengembangan nantinya akan dilengkapi dengan pembangunan Aerotropolis. Lalu bagaimana dengan pengadaan lahan tanahnya.
“Kami sudah mendapat komitmen dari warga di sekitar Kubutambahan untuk bekerja sama mengelola tanah untuk dikembangkan,” kata Erwanto.
Dalam pemanfaatan lahan masyarakat, Erwanto menambahkan bahwa tidak ada transaksi jual beli tanah dan tidak ada alih kepemilikan. Yang ada adalah sewa pakai dari warga pemilik tanah sehingga kepemilikan tanah tetap di tangan warga. Konsep ini akan meminimalisir spekulan dan mafia tanah.
Untuk menyiapkan Aerotropolis, PT BIBU telah menggandeng sejumlah perusahaan yang membidangi metaverse, finansial, properti, logistik, telekomunikasi, energi, digital data center, MICE, dan sebagainya.
“Mereka ada bersama kami. Ada beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri yang sudah menandatangani dokumen kerjasama dengan BIBU. Kami ingin membangun kemajuan bersama yang partisipatif di Bali Utara,’’ katanya.
