Home Internasional Para Kandidat Pengganti Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern

Para Kandidat Pengganti Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern

Wellington, Gatra.com - Partai Buruh yang berkuasa di Selandia Baru sedang mencari pemimpin baru setelah pengunduran diri Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang mengejutkan pada hari Kamis (19/1).

Ardern mengatakan bahwa dia tidak ada lagi “di tangki” (kemampuan) untuk terus memimpin negara dan akan mundur paling lambat awal Februari dan tidak mencalonkan diri kembali.

Pemungutan suara Partai Buruh untuk memilih pemimpin baru akan dilakukan pada hari Minggu. Pemimpin partai akan menjadi perdana menteri hingga pemilihan umum berikutnya. Masa jabatan Ardern sebagai pemimpin akan berakhir paling lambat 7 Februari dan pemilihan umum akan diadakan pada 14 Oktober.

Berikut empat anggota parlemen Partai Buruh yang memungkinkan menjadi perdana menteri, dikutip Reuters, Kamis (19/1):


Chris Hipkin

Pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Buruh pada tahun 2008, Chris Hipkins menjadi nama yang mewakili pemerintah terkait pandemi setelah diangkat menjadi menteri, untuk menangani COVID-19 pada November 2020.

Memimpin pemberantasan Covid-19, dan sempat dipuji di seluruh dunia karena membiarkan negara bebas virus untuk paruh pertama tahun 2021. Namun kritik mulai menyerang terkait penguncian yang keras ketika para pejabat berjuang untuk mengendalikan wabah Delta, yang dimulai menular pada Agustus 2021. Pria berusia 44 tahun itu kemudian mengatakan bahwa karantina merupakan langkah-langkah harus telah diberlakukan.

Setelah membangun reputasi kompetensi, Hipkins menjadi Menteri Kepolisian pada pertengahan 2022 di tengah gelombang kriminalitas. Dia juga Menteri Pendidikan, Pelayanan Publik dan menjabat sebagai Pemimpin DPR.    

Hipkins memegang beberapa peran dalam politik sebelum bergabung dengan parlemen. Dia adalah penasihat senior dua menteri pendidikan dan bertugas di kantor mantan perdana menteri Helen Clark.

Kiri Allan 

Menteri Kehakiman Selandia Baru, Kiri Allan, 39 tahun akan menjadi perdana menteri pertama di negara itu keturunan Maori, serta pemimpin gay pertama di negara itu jika terpilih.

Allan, yang portofolionya juga mencakup manajemen bencana, didiagnosis menderita kanker serviks stadium 3 pada tahun 2021, pada hari yang sama gempa dahsyat melanda pantai negara itu, sehingga memicu peringatan tsunami. 

Dia mengambil cuti untuk mencari pengobatan sebelum kembali.

Sebelum masuk parlemen pada tahun 2017, Allan bekerja sebagai manajer di industri pertanian, dan terlibat dalam pengembangan buah kiwi baru. Dia juga telah mempraktikkan hukum komersial dan publik di beberapa wilayah negara. 

Michael Wood 

Michael Wood, 42 tahun, dengan cepat meningkatkan peringkat Partai Buruh sejak bergabung dengan parlemen pada 2016 setelah kemenangan telak dalam pemilihan sela.

Wood diangkat menjadi Menteri Transportasi dan Keselamatan Tempat Kerja pada tahun 2020 setelah pemilihan bersejarah Jacinda Ardern, merupakan hasil terbaik Partai Buruh dalam setengah abad. Dia menambahkan Imigrasi ke portofolionya dalam perombakan kabinet pertengahan 2022.    

Sebelum menjadi anggota parlemen, dia bertugas di dewan kota Auckland. Dia juga bekerja di serikat sektor keuangan.

Nanaia Mahuta 

Seorang anggota parlemen veteran selama 26 tahun, Nanaia Mahuta menjadi menteri luar negeri wanita pertama Selandia Baru setelah kemenangan pemilu 2020.

Wanita berusia 52 tahun itu telah menggunakan perannya untuk mengadvokasi jalan tengah diplomatik bagi negara-negara Pasifik, yang terjebak di antara Amerika Serikat dan China, dengan mengatakan bahwa kawasan itu sama sekali tidak nyaman dengan salah satu negara adidaya.

Dengan tato wajah tradisional untuk merayakan warisan Maori-nya, Mahuta telah lama memperjuangkan perjuangan Maori sebagai anggota suku Waikato-Tainui, Ngāti Maniapoto, dan Ngāti Manu. Dia adalah putri Sir Robert Mahuta, saudara angkat mendiang ratu Maori dan sesepuh Maori yang dihormati.

Mahuta juga memegang portofolio pemerintah daerah dan mendorong undang-undang kontroversial untuk mengubah struktur kepemilikan infrastruktur air negara.

81