Martapura, Gatra.com- Ditinggal direktur utama menginap di Hotel Prodeo karena menilap duit perusahaan Rp9,2 miliar, PD Baramarta (Perseroda) terus berbenah.

Dinakhodai Dirut baru Rahman Agus, perusahan plat merah milik Pemkab Banjar itu berusaha bangkit. Banyak yang dia lakukan diantaranya, membayar tunggakan utang kontraktor, pajak dan lainnya diluar tunggakan pendapatan asli daerah (PAD).

"Saat saya menjabat Plt Dirut PD Baramarta merangkap jadi dewan pengawas di akhir September 2020, sudah ada utang dan tunggakan lebih dari  Rp427 miliar, di luar tunggakan PAD sebesar Rp8.298.058.410, atau 8 miliar rupiah lebih. "Selain itu, gaji karyawan juga 2  bulan tidak dibayar dan hampir 3 bulan karena posisi pada saat itu di akhir bulan," beber Rahman Agus kepada Gatra.com di Martapura, Senin (30/1/2023).

Dijelaskannya, setelah pembenahan internal dan eksternal, gaji karyawan bisa dibayar 3 bulan dan PAD dibayar di tiga bulan terakhir masing-masing Rp500 juta, atau total Rp1,5 miliar. Sehingga tunggakan PAD tinggal Rp6.798.058.410.

"Kemudian di bulan November 2020, Baramarta juga melakukan pembayaran tunggakan pajak Rp1 miliar. Pembayaran ini untuk menunjukkan komitmen kami membayari utang pajak masa lalu yang terjadi di tahun 2009, 2011, dan 2013," ujarnya.

Rachman Agus melanjutkan, setelah Februari 2021 dirinya definitif sebagai dirut, meski Baramarta masih belum pulih dan dalam keadaan 'sakit', tetap dibebani target PAD tidak tanggung-tanggung Rp10 miliar, tunggakan Rp6,7 miliar, dan ditambah sisanya Rp3,7 miliar pencapaian target PAD.

Namun demikian, terang Agus, Baramarta mengusulkan pengurangan target PAD menjadi Rp2,4 miliar di tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan keuangan perusahaan.

"Karena pada saat itu, kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Pasalnya, kami juga lagi berusaha memenuhi kewajiban utang pajak yang harus dicicil. Sementara penjualan relatif sedikit, sehingga harus berbagi dengan kewajiban lainnya," paparnya.

Menurut Rachman Agus, tahun 2021 PAD yang berhasil disetor ke kas daerah mencapai Rp2,5 miliar, melebihi target Rp2,4 miliar. Dan tunggakan PAD pun berkurang, sehingga menjadi Rp4.298.957.410.

Di sisi lain, lanjutnya, Baramarta membuat komitmen pembayaran utang pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk mencicil Rp100 juta per bulan mulai bulan Agustus 2021. "Kami bayar untuk PPh Rp500 juta mulai Agustus hingga Desember di 2021," tambahnya.

Untuk 2022, lanjut Agus, Baramarta diberi target PAD Rp2,5 miliar  dan PAD yang mampu disetor Rp3 miliar. Dengan ada setoran Rp3 miliar ini, maka tunggakan PAD tersisa Rp1.298.058.410.

"Insya Allah untuk tahun 2023 ini kami estimasi mampu setor PAD sekitar Rp3,2 miliar. Dengan jumlah sebesar itu, tunggakan PAD mampu kami lunasi," katanya optimis.

Sementara, lanjutnya, untuk tahun 2022, utang pajak sesuai komitmen dengan kantor pajak dibayarkan Rp200 juta per bulan. "Kami mampu membayar Rp2.480.000.000," jelasnya.

Jadi, kata Agus, selama dirinya menakhodai Baramarta 2 tahun lebih, total yang sudah disetor untuk PAD Rp7 miliar dan utang pajak yang dibayar hampir Rp4 miliar atau Rp3.980.000.000.

Selanjutnya, di tahun 2023 ini untuk sisa tunggakan pajak dan utang tunggakan lainnya sebesar Rp427.287.308.204, yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp279.502.919.576 tahun 2009, 2011 dan 2013, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) masa lampau Rp116.904.216.429, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp30.880.172.199.

"PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT.MTN, di mana dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp427 miliar lebih dari hasil proyek itu dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Dan itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan," tandasnya.

Untuk bulan Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp4,5 miliar terdiri dari Rp3,5 miliar PPh dan Rp1 miliar untuk PBB. "Hari ini (Senin, red) dibayarkan. Insya Allah dibayarkan seterusnya miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum waktu itu, belum sampai 3 tahun kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi," katanya optimis.

Menurut Agus, total selama dirinya menjabat direktur di Baramarta berhasil setor PAD Rp7 miliar dan membayar tunggakan pajak sekitar Rp8,5 miliar atau total Rp15,5 miliar. "Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar," katanya.

Rachman Agus optimis, tahun 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp13,2 miliar. "Dan hal ini merupakan pekerjaan di 2023. Hasilnya, laba di akhir 2023 dan komposisi 55 persen untuk PAD di 2024," tuturnya.

Warisan berat yang ditinggalkan pendahulu, lanjutnya, sebenarnya tidak mampu dari sisi keuangan untuk bangkit lagi tanpa suntikan dana ratusan miliar rupiah. "Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan mitra untuk bekerjasama dengan Baramarta," pungkasnya.

Harapannya, setoran Baramarta ke PAD terus meningkat dan sumbangan ke APBD juga tambah besar. "Tentunya dana pembangunan untuk masyarakat banyak dan kemaslahatan umat di Kabupaten Banjar makin besar pula," tutupnya.