Jakarta, Gatra.com - Pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun lalu kembali mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi RI di kuartal IV 2022 tumbuh 5,01% secara tahunan (yoy).

Kepala BPS Margo Yuwono menyebut ada sejumlah hal yang menjadi ancaman pertumbuhan RI di Kuartal I tahun 2023 ini. Terutama adanya tren penurunan harga komoditas andalan ekspor RI di pasar global.

"Yang perlu diwaspadai adalah harga komoditasnya sudah mulai menurun," ujar Margo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/2).

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2022 secara kumulatif sebesar 5,3% salah satunya didorong oleh andil besar dari ekspor. 

Baca Juga: Volatilitas Pasar Kripto Bergerak Sideways, Harga Bitcoin Diprediksi Melemah

Margo menjelaskan, komponen ekspor-impor mengalami pertumbuhan tinggi terhadap PDB 2022. Ekspor tumbuh 16,28% dipicu oleh adanya windfall (berkah harga komoditas) dan impor tumbuh 14,75% terhadap pembentukan PDB 2022.

"Ekspor tumbuh tinggi, namun jika melihat trennya cenderung turun. Akibat beberapa komoditas unggulan sempat mengalami penurunan terutama minyak kelapa sawit," ucapnya.

Di sisi lain, dari segi distribusi, ekspor telah menyumbang hingga 24,49% terhadap pertumbuhan PDB 2022. Sedangkan impor berkontribusi defisit 20,9% terhadap petumbuhan PDB 2022. Alhasil, sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dari net ekspor (ekspor dikurangi impor) sebesar 0,81%.

Selain harga komoditas yang mulai turun di tahun 2023, Margo menuturkan bahwa menekan inflasi tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meskipun, tren inflasi di tingkat global dan domestik mulai mereda. 

Baca Juga: Sepanjang 2022 Ekonomi RI Tumbuh 5,31%

"Tapi ini (menekan inflas) tetap jadi perhatian pemerintah karena inflasi itu sangat mengganggu daya beli masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan catatan BPS, konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022, yaitu mencapai 2,61%. Adapun sepanjang 2022 tercatat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,94% dan menyumbang 51,87% terhadap pertumbuhan PDB.

"Menjaga kestabilan harga barang dan jasa menjadi bagian penting yang perlu dilakukan pemerintah. Supaya daya beli terjaga dan konsumsi masyarakat tetap bisa tumbuh di atas atau pada level sebelum pandemi," imbuhnya.