Jakarta, Gatra.com - Meski cuma sekitar 29 menit bersama lelaki 77 tahun ini melalui sambungan telepon Kamis dua pekan lalu, obrolan soal industri kelapa sawit itu bisa juga berujung padat. Renyah.
Malah sempat pula Menteri Pertanian Indonesia periode 2000-2004 ini mengurai seperti apa proses lahirnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 27 Februari 1981 silam.
Organisasi beranggotakan sekitar 721 perusahaan yang bakal menggelar Musyawarah Nasional XI pada 8-10 Maret 2023 di Bali.
Prof. Bungaran Saragih, Ph.D, lelaki kelahiran Pematang Siantar Sumatera Utara ini mengomentari helat itu.
Sebab dalam Munas nanti, tidak hanya sesama perwakilan perusahaan swasta yang bakal bertarung memperebutkan posisi Ketua Umum, tapi perwakilan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) juga turut ambil bagian.
Beginilah penuturan lengkap Bungaran selama 29 menit tadi; Kelapa Sawit sudah menjadi industri strategis Nasional. Sebab Indonesia, tidak hanya menjadi produsen terbesar dunia, tapi juga konsumen terbesar.
Dengan posisinya yang seperti itu, Indonesia musti memegang dan menjalankan peranan terpenting dalam industri minyak nabati dunia. Biar ini kesampaian, industri sawit Nasional harus dikelola dengan baik.
Baca juga: 10 Nama ini Bakal Bertarung di Munas GAPKI
Sejak orde baru, pemerintah sangat aktif melakukan pengembangan sawit meski di masa reformasi give up dulu. Belakangan kembali lagi ke rolenya, dan bahkan campur tangan pemerintah menjadi sangat penting.
Dulu pemerintah banyak terlibat dalam on farm, tapi kemudian lebih banyak terlibat membuat kebijakan pada sektor off farm, khususnya di downstream industri dan perdagangan.
Mungkin lantaran peranan itulah makanya industri sawit Nasional bisa mempunyai peranan yang sangat besar, menjadi industri strategis di dalam negeri.
Kalau kita tengok sejarahnya, saat off farm menjadi perhatian pemerintah dan petani, di situlah GAPKI lahir.
GAPKI kemudian menjadi pelopor pengembangan dan menjadi partner pemerintah. Pada mulanya GAPKI adalah perusahaan perkebunan sawit negara. Sebab saat itu dialah perusahaan paling besar di dalam negeri.
Tapi seiring waktu kondisi itu perlahan berubah. Perusahaan swasta menjadi dominan, tidak hanya di Off Farm, tapi juga di On Farm. Perusahaan perkebunan sawit negara rolenya menjadi kecil dan bahkan lebih kecil dari petani.
Namun setelah menjadi Holding seperti sekarang, PTPN sawit justru tumbuh menjadi perusahaan sawit terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Luas kebun sawitnya mencapai 600 ribu hektar.
PTPN Sawit ini tak hanya mengelolah kebun, tapi sudah merambah ke downstream juga dan program downstream ini menjadi soal-soal baru di Indonesia. Misalnya minyak goreng hingga biodiesel.
Dan menurut informasi terakhir, PTPN sawit sudah menjadi perusahaan yang jauh lebih efesien, efektif dan profitable ketimbang tahun-tahun lalu. Ini berita yang menggembirakan.
Kembali ke GAPKI. GAPKI adalah organisasi pengusaha, mempunyai peran yang sangat penting dalam industri sawit. PTPN Sawit menjadi member terbesar. Pantas jika PTPN Sawit terpikir untuk ikut nyalon jadi ketua umum GAPKI.
Selama ini PTPN Sawit di-sideback-kan, atau selama ini sedang mengurung diri lantaran pengen memperbaiki diri. Itu strategi yang bagus. Tau diri dia.
Nah, dengan menduduki posisi ketua umum, PTPN Sawit tentu akan bisa mengkoordinasikan posisi pengusaha, termasuk pengusaha petani untuk bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan nasional perkelapasawitan demi menyumbang yang lebih besar terhadap kemajuan industri sawit Nasional demi melayani pembangunan ekonomi Indonesia.
Agar juga kepentingan pemerintah, pengusaha, petani dan masyarakat di sekitar industri sawit selalu bisa diakomodir dan dinegosiasikan untuk kemajuan bangsa dan Negara.
Jadi, kalau PTPN Sawit mau ikut --- katakanlah tender jadi ketua umum GAPKI --- buat saya itu satu hal yang positif dan normal.
Toh selam ini perusahaan besar juga yang memimpin GAPKI kan? Nah, sekarang, yang maju itu sama-sama besar. Cuma, yang satu dimiliki swasta, satu lagi dimiliki pemerintah.
Ini sesuatu yang positif lah. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa orang PTPN Sawit harus menjadi ketua GAPKI, enggak. Sebab GAPKI punya roles dan regulasi, punya prosedur, proses gimana memilih ketua umum.
Kalau itu sudah menjadi kesepakatan semua, baiklah itu. Tapi kalau pendapat dari non PTPN jumlahnya jauh lebih besar, itu harus kita hormati juga.
Menurut saya, ada hal positif dan negatif kalau PTPN Sawit menjadi pemimpin GAPKI. Tadi sudah saya katakan kalau kebijakan pemerintah di industri sawit sudah semakin besar. PTPN itu ownernya pemerintah kan?
Lantaran pejabat PTPN itu adalah mereka yang diangkat dan digaji pemerintah, barangkali akan sulit berbicara dengan pemerintah.
Apa maunya pemerintah harus dia laksanakan dan kita enggak tahu pemerintah yang akan datang akan kayak gimana. Itulah sisi negatifnya.
Sisi positifnya, kalau dari PTPN Sawit yang jadi Ketua Umum GAPKI, akan lebih mudah bicara dengan pemerintah. Sebab dia bagian dari pemerintah.
Tapi apa yang dia bilang, belum tentu lebih berhasil. Maka sangat dibutuhkan sosok yang punya kemampuan diplomasi sewaktu berdialog dengan pemerintah.
Kalau kemudian kelak yang menjadi ketua umum GAPKI itu orang pemerintah, hendaknya tetap memperhatikan yang non pemerintah.
Tujuannya bukan hanya menyelamatkan pengusaha dan petani, tapi bagaimana menyelamatkan perekonomian Indonesia.
Sebab kelapa sawit ini adalah industri strategis yang tidak hanya menyelamatkan jangka pendek, tapi jangka panjang.
Namun di sinilah repotnya. Pemerintah biasanya hanya memikirkan kepentingan lima tahun dan bahkan satu tahun.
Itu pula makanya kebijakan-kebijakan yang terumuskan dan yang menang itu adalah kebijakan-kebijakan jangka pendek yang pastinya akan berakibat kepada kebijakan jangka panjang.
Lagi-lagi tergantung siapalah yang diutus oleh PTPN Sawit mencalonkan diri jadi ketua umum, mampu nggak dia membaca ini.
Termasuk dia tetap sebagai bagian dari pemerintah tapi mampu memperjuangkan saudara-saudaranya yang bukan bagian dari pemerintah.
Inilah pertimbangan yang saya berikan, apakah kemudian anggota-anggota GAPKI mau memilih wakil dari PTPN Sawit menjadi Ketua Umum GAPKI atau punya alternatif lain, tentu kita lihat nanti.
Lagi-lagi saya bilang, ketua umum itu sangat penting. Sebab dialah yang sehari-hari akan berdialog dengan siapapun.
Kalau dari swasta yang menjadi ketua umum GAPKI, yang pasti, swasta itu tidak bergantung kepada pemerintah meski sebagai swasta yang baik, mereka harus selalu memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.
Swasta bisa lebih independen dari pemerintah kalau yang memimpin itu dari swasta. Saya bukan anti pemerintah dan industri sawit juga bukan anti pemerintah.
Selama ini, industri sawit selalu menjadi partner pemerintah. Tapi ada background keberanian untuk membikin kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang jika yang memimpin GAPKI itu dari swasta.
Buktinya selama ini tanpa PTPN Sawit pun GAPKI bisa jalan meski selalu kalah dengan pemerintah. Walapun kadang kebijakan pemerintah itu kita pertanyakan, dan berakhir terpaksa tunduk.
Yang jelas, untuk kemajuan industri sawit ini, jangan ada istilah main paksa. Yang bisa memaksa itu hanya pemerintah meski ada juga swasta lantaran besarnya.
Dalam organisasi biasakan berdialog secara demokratis, berdialog untuk kebaikan semua, bukan untuk orang tertentu saja. Itulah Pancasila itu.
Terakhir, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua umum GAPKI, dukunglah bersama-sama, sebab itulah yang terbaik.
Kepentingan bangsa dan negara ini tentu tetap harus di atas kepentingan yang lain. Rajut terus kebersamaan demi kejayaan industri kelapa sawit Indonesia.
Abdul Aziz
