Jakarta, Gatra.com - Pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhirnya akan direvisi. Momentum ini dimanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk menagih janji Presiden Jokowi yang menyebut proses revisi regulasi ini demi melindungi rakyat dari kriminalisasi.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana juga menyatakan bahwa perlu adanya regulasi khusus untuk melindungi rakyat. Terlebih setelah melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini.
"Regulasi khusus itu maksudnya pasal-pasal khusus yang memproteksi warga negara untuk melakukan kritik," katanya di Jakarta, Senin (13/3).
Baca juga: Kejagung akan “Kuliti” Ini dari Menteri Kominfo Johnny Plate soal Korupsi BTS 4G
Berdasarkan temuan dari aliansi independen dan para pakar lainnya, tercatat 70% kasus UU ITE dilaporkan oleh pejabat publik atau pemangku kepentingan. Oleh karena itu, proses revisi UU ITE ini pun dipertanyakan mengingat mekanismenya tentu lewat DPR.
"Realistis gak menuntut hari ini, ya saya kira. Kalau dalam demokrasi itu suara rakyat adalah suara Tuhan ya harus diikuti. Ya mestinya itu diatur. Mestinya dibuat dalam regulasi," ucap Arif.
Beberapa lembaga yang tergabung dalam Koalisi Serius Revisi UU ITE disebutkan pernah memberikan usulan terkait masalah ini. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan.
"Maka dari itu kalau pemerintah dan Presiden Jokowi serius dengan janjinya, tidak hanya lip service, makanya ini harus betul-betul dikawal," tegasnya.
Baca juga: Mundur Sebagai Menpora, Zainudin Amali Fokus Urus Sepak Bola
Ia menginginkan peraturan UU ITE yang diprediksi akan aktif pada 2025 ini akan benar-benar melindungi warga negara. Bukan malah mengancam warga serta demokrasi.
"Kami sudah pernah bertemu dengan pihak pemerintah untuk menyampaikan usulan soal draft atau DIM (Daftar Investarisasi Masalah) di dalam UU ITE yang harus diubah," katanya.
Arif pun berharap agar Presiden Jokowi bukan hanya memberikan janji omong kosong saja, tapi punya bukti dan hasil yang jelas.
