Jakarta, Gatra.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah milik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya pun memandang penting untuk mengambil langkah fair play atau bermain dengan adil selama berlangsungnya rangkaian Pemilu 2024.
"Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat rakyat. Jadi, berikan hak rakyat itu. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu. Dengan demikian, berikan ruang sesuai keadilan dalam politik, bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih," ujar AHY ketika menyampaikan pidatonya di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (14/3).
Baca juga: Soal Bacawapres Pendamping Anies, Demokrat: Itu Sepenuhnya Hak Anies
AHY menyebut, pihaknya berharap Pemilu 2024 dapat berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Ia meyakini seluruh pihak dan bahkan rakyat Indonesia juga mengharapkan hal yang sama. Oleh karena itu, AHY memandang penting, untuk berperilaku adil dalam kontestasi politik itu.
"Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan kita, Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play, atau permainan yang adil dan sportif. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku," katanya.
Selain itu, AHY pun memandang kalau elemen paling penting untuk dapat menghadirkan sikap fair play itu adalah netralitas negara. Menurutnya, seluruh aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, Badan Intelejensi Negara (BIN), Kejaksaan, lembaga penegak hukum lain, serta badan-badan usaha milik negara harus benar-benar netral.
Baca juga: Demokrat Tanggapi Putusan Penundaan Pemilu 2024
Ia juga berharap, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat menjalankan tugas mereka dengan baik serta secara independen. Hal itu tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
"Jika kondisi itu terjadi, Insya Allah Pemilu kita akan damai, karena ada fair play. Tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif, karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik. Itulah hukum yang berlaku. Ingat, No Justice, No Peace," pungkasnya dalam pidato itu.
