Jakarta, Gatra.com - Sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi permasalahan seputar maritim, Pemerintah Indonesia menitikberatkan pada pemetaan batas negara. Sampai saat ini sudah banyak proses yang dilakukan agar batas kedaulatan Indonesia semakin jelas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai pada acara Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2023. Tugas pemetaan batas wilayah ini dimulai dari kelurahan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan batas negara.

"Terkait dengan batas negara, memang kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian terkait, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, dan juga dengan beberapa lembaga seperti TNI," tutur Aris Marfai di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3).

Proses pemetaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan, perjanjian, dan traktat yang ada. Tahapannya juga dimulai dengan assessment sebelum bisa ada assignment untuk melakukan pemetaan. Aris menyebut, BIG juga selalu berkoordinasi dengan lembaga pemetaan di negara tetanggga untuk membahas hal ini.

"Dan, kita memang saat ini sudah banyak menyelesaikan batas maritim, terutama beberapa saat yang lalu, batas maritim dengan Vietnam (ZEE), kita sudah selesai. Batas darat dengan Papua Nugini dan Timor Leste, itu juga sudah kita lakukan," ucap Aris dalam konferensi pers.

Daerah-daerah yang belum mendapatkan persetujuan pemetaan batasnya juga selalu diajak berkoordinasi dengan BIG. Kementerian juga dilibatkan, terutama berkaitan dengan aspek keamanan dan politik.

"Batas wilayah ini penting, misalnya untuk IKN dan otonomi baru Papua, itu BIG memberikan kebutuhan dalam penyediaan dan pengukuhkan batas wilayahnya," tutur Aris lagi.