Jakarta, Gatra.com - Mengacu pada pemikiran Soekarno yang anti-imperialisme Barat, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membandingkan sistem demokrasi proporsional tertutup dengan sistem elektoral. Keduanya disebut punya dasar yang berbeda.

Hasto menyebut, dirinya tidak setuju dengan adanya sistem elektoral yang berunsur populis. Hal itu diungkapkan Hasto setelah pembahasan isi disertasinya yang berjudul Pemikiran Politik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara.

"Populism itu kan bergerak pada personifikasi. Juga pada kebijakan- kebijakan yang sifatnya populis dengan membesarkan koalisi sosial untuk mendapatkan efek elektoral," kata Hasto di Universitas Paramadina, Jakarta pada Selasa (21/3).

Sistem populis ini disebut Hasto lebih tidak memperhatikan kemampuan membangun daya tahan kepemimpinan bangsa. Terutama, jika berbicara untuk generasi masa depan.

"Sehingga di dalam demokrasi elektoral itu individualisme itu di ke depankan. Kekuatan-kekuatan muda di ke depankan. Keterkenalan di ke depankan," ucap Hasto.

Kualitas kepemimpinan dan fungsi representasi disebut Hasto tidak terlalu diperhatikan dalam demokrasi elektoral. Termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyaksikan masalah bangsa dan merumuskan masa depan melalui keputusan politik.

"Maka, sistem proporsional tertutup itu menjadi suatu keyakinan dan sesuai dengan sistem politik kita yang berdasarkan pada strategi kultur kita," ujarnya.

Melihat Indonesia adalah bangsa maritim, bukan kontinental, Hasto menyebut, perlu adanya ketakaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam jabatan anggota legislatif. Terlebih, untuk negara dengan sumber daya alam begitu besar.