Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin menolak rencana impor 2 juta ton beras oleh Bulog. Dia menganggap kebijakan tersebut berlebihan dan tanpa melalui kajian yang mendalam.
"Kami fraksi PKS menolak keras impor, ini sangat merugikan petani kita," kata Andi kepada Gatra.com, Rabu (29/3).
Pemerintah menyebut surplus dan stok cadangan beras pemerintah (CBP) tipis di gudang Bulog. Diketahui, saat ini stok beras di gudang Bulog hanya tersisa 200 ribu ton. Padahal dalam tiga bulan ke depan, Bulog ditugasi menyalurkan beras bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: Surplus Produksi Tipis jadi Alasan Pemerintah Impor 2 Juta Ton Beras
Menurut Andi rendahnya stok CBP Bulog bukan disebabkan kurangnya produksi dalam negeri. Melainkan, Bulog kalah saing dengan swasta dalam menyerap beras petani. Padahal, pemerintah pada pertengahan Maret 2023 juga resmi menaikkan harga pembeli pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling (GKG) di Gudang Perum Bulog sebesar Rp6.300 per kilogram dan HPP beras sebesar Rp9.950 per kilogram.
"Penyerapan untuk CBP yang dilakukan Bulog rendah karena memang harga pembelian Bulog dibawah harga pembelian pedagang atau korporasi besar (swasta) seperti PT Wilmar," ungkap Andi.
Andi membeberkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras dalam keadaan surplus. Tahun lalu, produksi beras nasional surplus 1,34 juta ton dari produksi sebanyak 31,54 juta ton dan konsumsi sebanyak 30,2 juta ton.
Bahkan Andi menyebut produksi beras di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah pilihnya pun saat ini mengalami overstock. Wilayah sentra produksi beras di Sulawesi itu, kata Andi juga mensuplai kebutuhan beras di provinsi lain yang defisit.
Selain itu, Andi menilai impor beras dengan jumlah besar membuat kesan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada 2018 lalu atau setahun sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Bulog juga ditugasi impor 2 juta ton beras. Impor itu ternyata berujung pada rusaknya beras impor (disposal) karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog.
Baca juga: Bulog Ditugasi Impor 2 Juta Ton Beras, Begini Penjelasan Badan Pangan Nasional
Instruksi impor 2 juta ton beras saat ini pun muncul tepat satu tahun sebelum Pemilu 2024. Kejadian serupa dikhawatirkan bakal terulang kembali, di mana tahun ini tugas penyerapan Bulog bertambah dua kali lipat dari 1,2 juta ton menjadi 2,4 juta ton.
"Seharusnya Bulog difokuskan untuk penyerapan CP dari produksi dalam negeri," imbuh Andi.
Sebagai informasi, rencana impor beras 2 juta ton itu tertulis dalam Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kepada Perum Bulog yang kadung tersebar di kalangan media. Dalam surat itu, Arief menyebut impor 2 juta ton beras dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. Adapun tahap pertama Bulog ditugasi impor sebanyak 500 ribu ton sesegera mungkin.
