Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan tahun ini. Menurutnya, urusan pangan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pengendalian inflasi.

"Pangan ini jadi perhatian utama, bukan nomor dua, empat atau lima tapi perhatian utama," ujar Airlangga dalam Kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, Rabu (5/4).

Airlangga menyebut dana tersebut dialokasikan ke dalam sejumlah program. Di antaranya seperti budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk, subsidi bunga kredi, hingga dana alokasi khusus (DAK) fisik pertanian maupun nonfisik.

Baca juga: Tekan Inflasi Jelang Lebaran, Perry Warjiyo ke Pedagang: Yang Punya Barang Ojo Disimpen

Adapun untuk mengurangi inflasi harga pangan di daerah, Airlangga mengatakan pembangunan dan perbaikan jalan di daerah diperlukan guna efisiensi biaya logistik. Musababnya, biaya logistik yang tinggi kerap memicu lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah daerah.

Menurut Airlangga, saat ini pemerintah sedang mendorong implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Daerah. Tahun ini, dana yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai Rp32 triliun.

"Agar biaya logistik bisa turun, tahun depan anggaran akan dilanjutkan agar jalan utama dengan jalan sekunder maupun jalan tersier itu terhubung, terutama di sentra-sentra industri, ekonomi, dan pertanian," jelas Airlangga.

Baca juga: BPKP Selesaikan Audit, Impor KRL Bekas Jepang Dibatalkan?

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong agar membantu memberikan bantuan biaya logistik pangan untuk mengendalikan inflasi. Airlangga berujar bahwa pemerintah terus mendorong kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Hal itu seiring dengan sasaran inflasi tahun 2023 terjaga di 3% plus minus 1%.

Airlangga pun menekankan, program-program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi dilakukan serta-merta untuk menjaga ekspektasi di masyarakat. Dengan demikian, harga-harga kebutuhan dan barang konsumsi tetap bisa terkendali.

"Karena kalau sasarannya (inflasi) tercapai, maka saya yakin, kita semua, masyarakat bisa sejahtera dan pemilunya lancar," imbuh Airlangga.