Home Hukum Rapat Paripurna DPR Setujui Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

Rapat Paripurna DPR Setujui Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menyetujui penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri. Hal itu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan hari ini, Kamis (13/4).

"Kami menanyakan kepada peserta sidang, yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari luar negeri dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/4).

Pertanyaan Dasco dijawab para anggota DPR yang juga menjadi peserta Rapat Paripurna, secara serempak menyatakan setuju atas pengesahan itu. Sebagai informasi, rapat itu dihadiri oleh 45 orang anggota DPR secara fisik dan 245 orang secara virtual. Sementara itu, 1 orang tercatat izin dari rapat itu. Dengan demikian, angka kehadiran rapat itu telah memenuhi kuorum dari angka total sebanyak 575 anggota DPR RI.

Baca juga: Kemenhan Lapor DPR, Hibah Alutsista dari Pemerintah Amerika

Sebelumnya, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui penerimaan hibah sejumlah kendaraan taktis dari Pemerintah Australia untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Persetujuan itu pun diharapkan dapat membantu peningkatan kemampuan personil terkait operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

"Komisi I DPR RI setelah mendengarkan penjelasan wakil menteri pertahanan dan panglima TNI beserta pandangan fraksi-fraksi memutuskan untuk menyetujui penerimaan hibah 15 unit kendaraan taktis Bushmaster Protective Mobility Vehicle (BPMV) dari pemerintah Australia untuk PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI," kata Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis dalam rapat kerja bersama Kemenhan dan Panglima TNI Yudo Margono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

"[Hal itu] guna mendukung dan meningkatkan kemampuan personel satgas operasi pemeliharaan perdamaian dunia atau OPPD," imbuhnya.

Baca juga: Empat Tersangka Korupsi Satelit Kemhan, termasuk WN AS Segera Jalani Sidang

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Herindra memaparkan secara rinci, 15 unit kendaraan taktis itu terdiri dari 13 kendaraan taktis tipe troops yang nilainya mencapai AU$10.630.348 atau sekitar Rp106 miliar, satu tipe command senilai AU$803.585 atau sekira Rp8 miliar, satu tipe ambulans senilai AU$1.133.230 atau sekitar Rp11 miliar, serta sejumlah sparepart pendukung senilai AU$14.441.458 atau Rp145 miliar.

"Pihak Australia memberikan garansi dukungan sparepart selama enam bulan," ujar Herindra dalam rapat kerja tersebut.

Selain itu, Herindra mengatakan, pihak Australia juga akan memberikan beberapa pelatihan mulai 22 Mei hingga 7 Juli 2023. Beberapa macam pelatihan yang akan diberikan antara lain pelatihan mengemudi untuk 25 personel TNI, pelatihan maintenance (perawatan) untuk 15 personel TNI, dan pelatihan communication (komunikasi) untuk 10 personel TNI.

88