Jakarta, Gatra.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dianggap bermasalah sejak awal. Indonesia diketahui harus membayar US$560 juta dari total pembengkakan biaya proyek (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar. Skenario jebakan utang (debt trap) Cina pun terindikasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan skenario jebakan utang Cina sudah terdeteksi sejak perencanaan proyek. Perencanaan megaproyek ini terkesan ambisius dan salah perhitungan, namun tetap dipaksakan.
"Sehingga RI harus menanggung biaya konstruksi yang membengkak luar biasa ini," ujar Bhima saat ditemui Gatra di kawasan Blok-M, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
Menurut Bhima, cost overrun proyek kereta cepat tak hanya pada biaya konstruksi saja. Musababnya, saat kereta cepat mulai beroperasi pun bakalan menimbulkan biaya operasional yang akan ditanggung pemerintah.
"Nah di situlah skenario jebakan utang bekerja. Pemerintah harus membayar lebih mahal, sehingga utang ditutup dengan pembiayaan utang baru. Bunganya tentu tidak murah," jelas Bhima.
Baca juga: Lawatan ke Cina, Menko Luhut Nego Bunga Pinjaman Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Hingga 2%
Teranyar, hasil lawatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ke Cina nyatanya tidak membuah hasil maksimal ihwal negosiasi bunga pinjaman cost overrun. Diketahui, dari ekspektasi pemerintah agar bunga pinjaman bisa di angka 2%, nyatanya China Development Bank (CBD) hanya menawarkan bunga pinjaman maksimal di 3,4%.
Di sisi lain, konsesi KCJB yang diberikan kepada Cina berpotensi lebih panjang hingga 80 tahun. Artinya, selama delapan dekade tersebut, pengelolaan KCJB menjadi hak Cina.
Dari sederet realita tersebut, Bhima menegaskan, seharusnya pemerintah bisa belajar dari pengalaman-pengalaman negara lainnya yang mengalami gagal bayar utang. Misalnya saja, belajar dari apa yang dialami oleh Sri Lanka.
Bhima menjelaskan, Sri Lanka sudah masuk dalam jebakan utang Cina melalui proyek Pelabuhan Hambantota. Cina diketahui memiliki kuasa atas pelabuhan tersebut hingga hampir satu abad.
"Pemerintah Sri Lanka terpaksa sampai 99 Tahun merelakan operasional pelabuhan kepada konsorsium dari Cina. Seharusnya kita bisa belajar dari kejadian tersebut dan lebih berhati-hati," imbuh Bhima.
Diketahui, pada awalnya biaya proyek KCJB diperkirakan sebesar US$6,07 miliar. Namun dalam perjalanannya, biaya proyek membengkak menjadi US$7,5 miliar. Di sisi lain, pemerintah RI sendiri diketahui turut mengguyur penyertaan modal negara (PMN) kepada proyek KCJB hingga Rp7,3 triliun. Adapun pemerintah menargetkan kereta cepat Jakarta-Bandung bakal mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023 ini.
Baca juga: Cina Dapat Konsesi Kereta Cepat Sampai 8 Dekade, Luhut: Mau Bikin Berapa Puluh Tahun Silahkan
