Jakarta, Gatra.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) di Kabupaten Badung, Bali pada 8-12 Mei mendatang.

Forum tersebut akan diikuti ratusan delegasi yang berasal dari negara anggota PSM, observer hingga perwakilan lembaga internasional ini membahas peran pelabuhan dalam mempersempit praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) secara global.

"Kegiatan PSMA ini bagian dari upaya mencegah praktik IUU Fishing, di mana pendekatannya melalui pengelolaan pelabuhan perikanan," ungkap Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Tri Aris Wibowo di Kantor KKP di Jakarta, Kamis (4/5).

PSMA merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing, yang akan masuk atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF).

Baca Juga: Polda Kepri Bongkar Joki Registrasi Gawai Ilegal di Pelabuhan Internasional Batam

Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional PSMA pada tahun 2016 dan menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan, maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

"Dengan adanya tindakan PSMA terhadap kapal asing, menunjukkan kita concern terhadap IUUF Fishing baik itu pemberantasan maupun pencegahan," ujar Tri Aris.

"Apa manfaatnya? Salah satunya meningkatkan daya saing produk perikanan karena menegaskan kejelasan ketelurusan produk perikanan dan Indonesia tidak ada kekhawatiran melawan tindakan ilegal," tambahnya.

Sejak awal tahun ini tercatat sebanyak 12 kapal asing berbendera Jepang berlabuh di PU Benoa dan telah dilakukan pemeriksaan secara PSM. Pada umumnya kapal-kapal tersebut bertujuan untuk pergantian crew dan mengisi perbekalan.

Sementara Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA, Nilanto Perbowo mengatakan bahwa dalam pertemuan nanti akan turut membahas sejumlah agenda, di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) serta strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUUF.

Nilanto berharap pada pertemuan nanti, negara-negara peserta menunjukkan semangat dan koordinasi dalam menuntaskan semua dokumen yang telah disiapkan dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja. Sehingga ke depan PSMA instrumennya lebih lengkap yang akan digunakan semua pihak sebagai panduan.

"Kesepakatan pertukaran informasi dan transparansi dari semua pihak agar tujuan dari PSMA ini bisa diperoleh. Inilah tujuan pertemuan ini," ujar Nilanto.