Home Internasional Survei: 64% Warga Palestina Menentang Abraham Accords, Menjadikan Israel Lebih Agresif

Survei: 64% Warga Palestina Menentang Abraham Accords, Menjadikan Israel Lebih Agresif

London, Gatra.com - Mayoritas warga Palestina menentang Abraham Accords, perjanjian yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab pada tahun 2020, dan lebih dari setengahnya percaya bahwa hal itu membuat Israel lebih agresif, menurut sebuah survei terbaru, dikutip Arabnews, Minggu (14/5).

Jajak pendapat Arab News-YouGov terbaru tentang situasi Palestina dari sudut pandang warga Palestina pada peringatan 75 tahun Nakba, mengungkapkan bahwa 64 persen responden dikatakan menentang kesepakatan tersebut, dengan hanya 10 persen menyatakan pendapat yang mendukung.

Abraham Accords, yang ditandatangani pada September 2020, adalah serangkaian perjanjian antara Israel dan empat negara Arab — Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko — yang menjalin hubungan diplomatik formal, termasuk pertukaran duta besar dan pembukaan kedutaan.

Kesepakatan, yang dimediasi oleh pemerintahan Trump, dipuji sebagai terobosan besar dalam diplomasi Timur Tengah.

Baca Juga: Menilik Sejarah Pendudukan Israel di Tanah Palestina

Namun, kesepakatan tersebut telah mendapat penentangan secara luas dari warga Palestina, yang percaya mereka gagal mengatasi akar penyebab konflik. 

Ketika ditanya tentang dampak Kesepakatan, 52 persen dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa kesepakatan tersebut telah membuat Israel lebih agresif terhadap Palestina, sementara 43 persen mengatakan bahwa mereka tidak melihat dampak atau perubahan apa pun, dan hanya 6 persen yang mengatakan bahwa mereka yakin kesepakatan tersebut telah berhasil atau situasinya lebih baik.

Hasil jajak pendapat menyoroti ketidakpercayaan yang mendalam dari warga Palestina terhadap kemungkinan penyelesaian konflik secara damai, karena mereka menunjukkan bahwa Abraham Accords gagal menghasilkan perbaikan yang nyata bagi warga Palestina.

Baca Juga: Pemukim Israel dan Warga Palestina Bentrok di Huwara Tepi Barat

Ketidakpercayaan ini diramalkan oleh mantan kepala intelijen Saudi Pangeran Turki al Faisal, yang mengatakan dalam sebuah wawancara dengan acara video “Frankly Speaking” Arab News pada Mei tahun lalu, bahwa tidak ada bukti dengan merangkul Israel telah membuatnya kurang agresif terhadap Palestina.

Pangeran Faisal berpendapat bahwa meskipun beberapa negara Arab telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, situasi di Tepi Barat dan Gaza tetap sama.

“Serangan dan pembunuhan individu Palestina terjadi hampir setiap hari. Pencurian tanah Palestina oleh Israel terus berlanjut meskipun ada jaminan yang diberikan Israel kepada para penandatangan perdamaian (kesepakatan) antara UEA dan Israel,” kata Pangeran Faisal.

“Jadi, tidak ada tanda apapun bahwa menenangkan Israel akan mengubah sikap mereka,” tambahnya.

Jajak pendapat tersebut juga mengungkapkan alasan yang paling sering dipilih atas kegagalan pembicaraan damai, mengungkap gambaran yang terfragmentasi dan kompleks.

Alasan teratas, yang dipilih oleh 21 persen responden, adalah “Intimidasi, permukiman, dan aneksasi Israel yang berkelanjutan.”

Ini diikuti oleh “bias AS terhadap Israel,” dipilih oleh 15 persen, dan “kesalahan dan kurangnya kepemimpinan Otoritas Palestina,” dipilih sebagai alasan utama oleh 14 persen orang yang disurvei.

Sementara 11 persen responden melihat perselisihan mengenai Masjid Al-Aqsa dan status Yerusalem sebagai hambatan signifikan bagi perdamaian, 32 persen responden percaya bahwa milisi bersenjata Palestina yang menyabotase pembicaraan damai, berada di urutan paling bawah sebagai alasan kegagalan.

Baca Juga: OKI: Israel Harus Diminta Pertanggung Jawaban atas Kejahatan di Palestina

Hasil ini menunjukkan bahwa Palestina melihat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pembicaraan dan inisiatif perdamaian di masa lalu, termasuk faktor internal dan eksternal. Namun, hanya 2 persen responden yang menilai masalah “kemampuan negara Palestina untuk membawa senjata dan mempertahankan diri” sebagai alasan utama kegagalan tersebut.

Menariknya, jajak pendapat tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar responden — 31 persen — tidak memilih salah satu dari enam opsi yang disajikan, dan menunjukkan tingkat ketidakpastian atau frustrasi dengan proses perdamaian.

204