Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 sebesar Rp1.005 triliun atau sekitar 32,8% dari total APBN. Angka tersebut naik sekitar 7,1% secara year on year (yoy).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dari total belanja negara tersebut telah dikucurkan kepada pemerintah pusat senilai Rp714,6 triliun atau sekitar 31,8% dari target APBN dan pemerintah daerah sebesar Rp290,3 triliun.
Untuk belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, mencapai Rp714,6 triliun tersebut terdiri dari belanja dari Kementerian/Lembaga senilai Rp326,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk bantuan operasional sekolah, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), penyaluran program keluarga harapan, dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN yakni, bantuan bencana; dan pembangunan infrastruktur.
“Ini terutama yang bisa membelanjakan cepat adalah penyaluran berbagai bansos dan juga untuk beberapa bantuan atau pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Juni 2023 secara daring pada Senin (26/6).
Sedangkan, belanja non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp388,4 triliun atau sekitar 31,2% dari target APBN. Dana ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, penyaluran subsidi.
Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp714,5 triliun, ada sekitar 51,2% atau Rp366,2 triliun yang langsung dinikmati masyarakat.
Dana tersebut digunakan untuk yang pertama yaitu bantuan sosial dan UMKM yang di antaranya meliputi program keluarga harapan (PKH) senilai Rp14,7 triliun, kartu sembako (KS) senilai Rp16,1 triliun, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) senilai Rp19,3 triliun, bantuan benih mulsa dan pupuk organik Rp365,6 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp163,2 miliar, bantuan ternak Rp57,7 miliar, bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp14,5 miliar.
Kemudian, kategori pendidikan yakni di antaranya, Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692,0 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.
Terakhir, dalam bidang infrastruktur yaitu, Bantuan Stimulan Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah, Pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun. Yang terdiri dari sarpras pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.
Sedangkan di sisi non-Kementerian/Lembaga dalam bantuan sosial di antaranya, subsidi dan kompensasi listrik senilai Rp35,6 triliun, subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kg senilai Rp26,9 triliun, kartu pra kerja senilai Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan senilai Rp301,9 miliar.
