Home Pendidikan Pengamat: PPDB Masalah Tahunan, Pemerataan Sekolah Harus Dilakukan

Pengamat: PPDB Masalah Tahunan, Pemerataan Sekolah Harus Dilakukan

Jakarta, Gatra.com - Masalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus terjadi setiap tahun. Pengamat Pendidikan sekaligus Guru Besar UPI, Cecep Darmawan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena persoalan utamanya tidak diselesaikan oleh pemerintah.

"Langganan tiap tahun kan (masalah) begini. Saya lihat problemnya sebenarnya berkutat di situ-situ saja, seperti tidak diurai oleh pemerintah, karena pendidikan fundamental kita tidak dibenahi," ujarnya dalam diskusi yang digelar secara daring, Sabtu (8/7).

Persoalan utama yang terjadi adalah sistem pendidikan yang masih disparitas. Secara kuantitas dan kualitas, gap dan perbedaan masih terjadi di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Cecep menyebut bahwa pemetaan yang dilakukan dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan tidak optimal. Hal ini terlihat dari adanya sekolah di daerah padat pendudukan, namun masih banyak daerah yang bahkan jarak ke sekolah terdekatnya membutuhkan waktu dan jalur yang tidak baik.

Selain itu, ia menyoroti belum maksimalnya peran pemerintah dalam menerapkan standardisasi pendidikan. Meskipun sudah ada aturannya, praktik di lapangan belum menunjukkan hal itu.

"Pemerintah seringkali abai terhadap pemenuhan standardisasi pendidikan nasional. Misalnya standar gedung, bisa dicek apakah gedung SMA di sebuah Kabupaten/Kota sama semua standarnya?" lanjutnya.

Kualitas guru dan pembiayaan juga belum bisa merata. Bagi Cecep, persoalan PPDB sejatinya bisa selesai dengan benar-benar melakukan pemerataan pendidikan.

"Kalau kualitasnya sama, kualitas guru, kualitas gedung, pembiayaan, PPDB tidak usah dizonasikan. Semua orang akan menzonasikan diri. Untuk apa orang tua menyekolahkan anak jauh-jauh kalau kualitasnya sama dengan sekolah dekat rumahnya?" ungkapnya.

Menurutnya, persoalan favoritasi sekolah ini harus segera diselesaikan. Dengan memangkas gap antar sekolah maupun antar daerah, maka persoalan fundamental ini bisa semakin membaik.

"Jadi memang harusnya tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah harusnya favorit. Pemerintah memperbaiki sekolah yang tadi belum dianggap favorit. Tidak mungkin sekolah favorit diturunkan, tapi sekolah lain yang dinaikkelaskan," tegasnya.

79