Solo, Gatra.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo belum lolos uji Sertifikasi Layak Operasi (SLO). Hal ini disampaikan Moeldoko usai meninjau PLTSA Putri Cempo di Mojosongo, Jebres, Solo, Sabtu (15/7).
"Ada persoalan yang very technical (sangat teknis), bagaimana mensinkronkan aturan di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," kata Moeldoko usai tinjauan.
Ia menjelaskan, aturan KLHK mengacu pada teknik insenerator atau pengolahan sampah dengan pembakaran. Metode tersebut menguji asap yang dihasilkan dari pembakaran.
Adapun PLTSA Putri Cempo menggunakan metode gasifikasi. Dalam teknik ini, sampah diseleksi kemudian dihancurkan dan ditampung dalam wadah hingga terjadi pembusukan. Dari pembusukan ini muncullah gas yang kemudian diolah menjadi listrik.
"Sehingga tidak ada emisi yang dihasilkan dari pembakaran. Inilah yang akan disinkronkan oleh KSP. Karena tidak connect dalam kebijakannya, ini harus ada solusi," katanya.
Persoalan kedua, upaya untuk menyempurnakan PLTSA Putri Cempo memerlukan lahan 2 hektare. Namun saat ini baru terpenuhi 1,5 hektare.
"Sebenarnya lahannya sudah ada, tinggal nanti bagaimana proses memindahkan sampahnya. Tapi ini juga perlu akses in-out (masuk-keluar) kendaraan agar lebih tertib dan aman. Makanya perlu ada pelebaran," katanya.
Untuk itu perlu ada koordinasi dengan beberapa kementerian. KSP akan mengundang sejumlah kementerian untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Nanti KLHK, PUPR, ESDM, dan Pemkot kita undang ke KSP untuk membereskannya. SLO nanti dari ESDM. Kalau sudah rapat baru ketemu solusinya. Harus ada solusi," katanya.
Saat ini pembangunan PLTSA Putri Cempo mencapai 97,5 persen. "Kasihan ini. Kalau beliau (pengelola PLTSA Putri Cempo) sudah menghasilkan listrik tapi belum bisa jualan, maka harus dijamin investasinya. Kalau investornya enggak dijamin, kasihan nanti," ujarnya.
Menurut Moeldoko, konsep ramah lingkungan PLTSA Putri Cempo sudah terpenuhi. PLTSA Putri Cempo tidak menghasilkan emisi karena tidak menggunakan pembakaran."Sehingga diharapkan bisa mempercepat zero emisi di 2060 mendatang," ujarnya.
Moeldoko mengatakan ada 12 kabupaten dan kota yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) untuk pengelolaan sampah. Namun hanya PLTSA di Solo ini yang menggunakan metode gasifikasi.
"Kalau yang lain ada proses pembakaran. Kalau ini enggak, ini sama dengan pembangkit listrik tenaga gas. Bedanya hanya itu," katanya.
Operator PLTSA Putri Cempo yakni PT Citra Metro Plasma Power (SCMPP) mengatakan instalaso itu sudah siap. Direktur PT SCMPP Elan Syuherlan mengatakan bahwa instalasi pembangkit listrik mencapai 100 persen. Hanya saja operasionalnya memerlukan SLO dari pemerintah.
"Saat ini yang sudah diuji coba sekitar 10 mesin dari 20 mesin. Targetnya 20 mesin. Insya Allah selesai pada pertengahan Agustus," katanya.
Saat ini kemampuan produksi mesin sudah mencapai 8 megawatt per jam. Namun karena ada ganjalan aturan terkait uji coba, pihaknya mengajukan usulan atas turan tersebut.
"Tadi yang disampaikan Pak Moeldoko ada ganjalan satu terkait aturan. Makanya saat ini masih dikaji terkait teknologi yang saat ini digunakan. Jadi kami mengusulkan melakukan kajian ulang mengenai aturannya," katanya.
