Padang, Gatra.com –‎ Konflik agraria kawasan hutan produksi di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), belum ada ujungnya. Padahal, konflik di daerah itu telah berlangsung bertahun-tahun silam.

Demi menuntut keadilan dan kebebasan beraktivitas, ratusan masyarakat yang berasal dari Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat, mendatangi Kantor Gubernur Sumbar, pada awal pekan ini.

"Kami datang jauh-jauh, meminta gubernur Sumbar menyelesaikan konflik ini, berikan kami kebebasan beraktivitas" kata Haris Ritonga, selaku koordinator lapangan unjuk rasa.

Dia mengaku, sejak 2016 lalu masyarakat Pigogah Patibubur tak lagi hidup dengan tenang, sebab selalu dibayang-bayangi ketakutan. Apalagi, masyarakat setempat juga sempat diusir karena bermukim di kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) milik pemerintah.

Selain itu, masyarakat setempat sering dikriminalisasi dan intimidasi, hingga berujung penangkapan oleh pihak kepolisian. Terlebih lagi, tidak diperbolehkan menjual semua hasil perkebunan ke pihak lain lantaran digarap di atas tanah HTR.

"Kami ada sekita 600 KK arau 700 KK di sana, tidak boleh menjual hasil pertanian kami tanah sendiri, dan sekarang dua pembeli hasil sawit kami ditangkap Polda Sumbar," ujarnya.

Pernyataan itu dibenarkan Hamli (58), yang mengaku terintimidasi dan terus dilarang menjual hasil perkebunan atau tanaman Palawija ke pihak lain. Dengan kata lain, masyarakat wajib menjual hasil perkebunan dan pertanian ke koperasi yang dikelola pemerintah.

"Sedangkan beda harga sangat jauh. Sawit dibeli pihak koperasi di sana hanya Rp1.300 per kilogram, padahal di luar sudah sampai Rp2000 per kilo," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setda Pemprov Sumbar, Yozawardi, dengan sejumlah pejabat lainnya sempat menemui massa aksi. Hanya saja langsung ditolak karena dianggap tak akan mampu menyelesaikan konflik agraria tersebut.

"Yang jelas kami sudah menemu pendemo, tapi ditolak mereka ingin ketemu gubernur langsung, dan posisi gubernur saat ini di luar kota," ucap Kadis Kehutanan Sumbar itu.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Gatra.com di lokasi, sebanyak 500 personel polisi, Terutama dari Polresta Padang dibantu personel Polda Sumbar dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.